Reporter: Mona Tobing | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Penundaan pemberian penyertaan modal negara (PMN) di 2016 bakal membatasi ruang gerak BUMN penjaminan kredit untuk ekspansi. Kucuran kredit usaha rakyat (KUR) pun dikhawatirkan bakal seret.
Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Antonius Chandra S. Napitupulu memastikan penjaminan KUR akan jalan terus. "Namun, kalau gearing ratio mepet tentu akan membuat ekspansi kami terbatas," ujar Antonius, Senin (2/11).
Dari hitungan Askrindo jumlah penyaluran KUR yang dipatok pemerintah sebesar Rp 120 triliun pas-pasan dengan kemampuan Askrindo menahan risiko yang berkapasitas maksimal Rp 600 triliun. Saat ini, Askrindo masih sanggup menanggung risiko KUR.
Tetapi, jika jumlah klaim yang dibayar semakin besar, Askrindo akan membuang risiko sepenuhnya ke perusahaan reasuransi. Selama ini, Askrindo masih menanggung 10% risiko dari modal sendiri. "Belum diputuskan, kami pelajari dulu sampai berapa kami bisa tahan," kata Antonius.
Melihat tren saat ini, klaim penjaminan KUR cenderung lebih besar ketimbang bisnis non-KUR. Kenaikan klaim disebabkan tingginya angka rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL).
Sebagai gambaran, sampai September 2015, jumlah klaim yang telah dibayarkan Askrindo mencapai Rp 1,1 triliun, melampaui target klaim Rp 900 miliar. Rinciannya, Rp 400 miliar bersumber dari non-KUR dan Rp 700 miliar dari KUR.
Sementara itu, nilai premi yang dikumpulkan Askrindo di kuartal ketiga tahun ini sebanyak Rp 1,6 triliun. Kontribusi premi non-KUR mendominasi yakni Rp 1,05 triliun. Sisanya berasal dari premi penjaminan KUR.
Di periode Oktober hingga Desember 2015, Askrindo mengincar tambahan premi baik dari KUR maupun non KUR sebesar Rp 750 miliar. Dari non-KUR, Askrindo menargetkan tambahan premi Rp 400 miliar.
Direktur Penjaminan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Bakti Prasetyo mengatakan, PMN selaras dengan program KUR yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah.
"Kalau disimak penugasan Presiden untuk KUR ditargetkan Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun, harusnya penting PMN ini," kata Bakti. Asal tahu saja, DPR menolak PMN untuk 25 BUMN yang nilainya mencapai Rp 40,2 triliun.
Askrindo dan Jamkrindo masing-masing semula akan mendapatkan kucuran PMN sebesar Rp 500 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
