kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Premi baru properti & bermotor berlaku 1 Februari


Rabu, 15 Januari 2014 / 17:01 WIB
Premi baru properti & bermotor berlaku 1 Februari
ILUSTRASI. Usus buntu


Reporter: Benediktus Krisna Yogatama | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Persaingan banting harga tarif premi asuransi umum sepertinya akan segera berakhir. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan akan menetapkan tarif premi baru khusus untuk asuransi properti dan kendaraan bermotor.

Penetapan tarif itu dikeluarkan dalam Surat Edaran No.06/D.05/2013 tertanggal 31 Desember tentang penetapan tarif premi, serta ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda, serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami 2014. Penetapan tarif itu berlaku per 1 Februari 2014.

Penetapan itu berdasarkan hasil riset dan kajian yang berasal statistik dan data-data di masa lampau. Tarif tersebut memiliki batas minimum dan maksimum yang dinilai ideal untuk kesehatan industri asuransi.

Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa penetapan tarif baru untuk asuransi property dan kendaraan bermotor ini untuk menghentikan perang tarif di industri asuransi.

"Banyak perusahaan yang tarif preminya rendah sekali, saat klaim mereka menjadi tidak ada dana. Ini yang bahaya untuk konsumen," ujar Firdaus pada Rabu (15/1). Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk penetapan tarif tersebut.

Ia juga menegaskan kepada industri asuransi umum agar mematuhi aturan tersebut. Apabila OJK mengetahui perusahaan tak mematuhi tarif, OJK akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×