Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Rencana pemerintah yang ingin meningkatkan transaksi surat utang di pasar sekunder diperkirakan bisa meningkatkan transaksi repo perbankan. Namun, sejumlah bankir berharap, sebelum mengaktifkan pasar sekunder obligasi, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur yang ada.
Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin mengatakan, dengan upaya pemerintah lebih mengaktifkan pasar sekunder surat utang, diharapkan bisa meningkatkan transparansi mekanisme pembentukan harga di surat berharga. “Serta menambah likuiditas melalui mekanisme repo,” ujar Glen, Selasa (21/3).
Selain pembentukan harga menjadi lebih jelas, dengan aktifnya transaksi surat utang di pasar sekunder ini akan meningkatkan volume surat utang melalui perbaikan akses informasi harga obligasi secara lebih akurat.
Herwidayatmo, Direktur Utama Bank Panin mengakui, transaksi di pasar sekunder surat utang masih belum terlalu aktif. “Hal ini karena masyarakat lebih suka memegang obligasi sampai jatuh tempo,” ujar Herwid. Secara umum, pasar keuangan untuk surat utang ini masih belum terlalu banyak pemain.
Iman Nugroho Soeko, Direktur Keuangan dan Treasury BTN mengatakan untuk mengaktifkan transaksi di pasar sekunder, diharapkan ada pendorong pergerakan pasar obligasi di pasar sekunder. “Diharapkan ada bandar sebagai penggerak pasar,” ujar Iman.
Dody Arifianto, Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS mengharapkan, peran BI lebih aktif dalam mendorong aktifitas di pasar sekunder surat utang. “Selain edukasi, regulator harus membenahi infrastruktur dan sarana transaksi surat berharga,” ujar Dody.
Berdasarkan catatan KONTAN, beberapa bank menengah pada tahun ini berencana menerbitakan obligasi. Bank Panin misalnya, pada tahun ini sampai Juni 2018 masih mempunyai sisa penerbitan obligasi PUB sebesar Rp 5,2 triliun.
Bukopin juga berencana menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 senilai Rp 1,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
