Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah memasuki tahap akhir. Hal ini ditandai dengan pengalihan portofolio (polis) disertai aset dan liabilitas dari Jiwasraya kepada IFG Life.
Corporate Secretary IFG Life Gatot Haryadi menyampaikan, proses pengalihan polis nasabah Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi sampai dengan bulan November 2022 mencapai 157.266 polis dengan nilai liabilitas yang dialihkan sebesar Rp 30,40 triliun.
Selain itu, perusahaan telah melakukan pembayaran manfaat klaim sebesar Rp 5,24 triliun. "Saat ini, perusahaan mencatatkan perolehan total asset sebesar Rp 30,328 triliun," kata Gatot saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (16/12).
Adapun Direktur Utama Jiwasraya Angger P. Yuwono mengungkapkan, bersamaan pengalihan portofolio (polis) disertai aset dan liabilitas, manajemen juga tengah mempersiapkan rencana pengembalian izin perusahaan kepada regulator.
Baca Juga: Restrukturisasi Jiwasraya Memasuki Babak Akhir
Lebih lanjut, pengembalian izin perusahaan akan menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian Program Restrukturisasi Jiwasraya.
Angger menjelaskan, pihaknya berkomitmen terus menjalankan proses ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta terus mengedepankan prinsip kepatuhan dan kehati-hatian.
Selain itu, seiring dengan pelaksanaan tahap akhir rangkaian Program Restrukturisasi Jiwasraya, pihaknya juga sedang berupaya melakukan efisiensi beban perusahaan demi menjamin perusahaan tetap dapat going concern hingga seluruh hak-hak para pemegang polis yang telah mengikuti Program Restrukturisasi dapat dialihkan ke perusahaan baru yakni IFG Life.
Satu di antaranya dengan menjalankan program rightsizing struktur organisasi yang dilanjutkan dengan rasionalisasi, yang mana rangkaian program ini telah disosialisasikan sejak beberapa waktu terakhir, dan telah dikomunikasikan kepada pemegang saham.
Baca Juga: Liabilitas Jiwasraya yang Dialihkan ke IFG Life Capai Rp 29,3 Triliun
“Untuk itu izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas segala bentuk kontribusi serta dedikasi yang telah diberikan oleh rekan-rekan kami di internal. Hal ini juga menjadi bagian solusi untuk melindungi setiap hak yang ada," ujar Angger.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Umum Jiwasraya, R. Mahelan Prabantarikso menjelaskan bahwa program rasionalisasi dijalankan dengan didasarkan dan telah memenuhi ketentuan dalam beberapa peraturan.
Ketentuan di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara Manajemen Jiwasraya dan Serikat Pekerja Jiwasraya pada tahun 2020.
Mahelan menuturkan, rightsizing struktur organisasi yang dilanjutkan dengan rasionalisasi ini juga dimaksudkan dalam rangka melakukan efisiensi beban perusahaan.
Baca Juga: Hati-hati! Agen Asuransi yang Lakukan Misseliing Berkeliaran
Hal ini lantaran beban kerja perusahaan sudah banyak berkurang pasca dilakukannya pengalihan portofolio (polis) disertai aset dan liabilitas, sebelum akhirnya izin Jiwasraya dikembalikan.
"Ditambah lagi, saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas penjualan produk dan perusahaan sudah mengalami kerugian sejak lama. Faktor-faktor itu yang mendasari perlu dilakukannya rightsizing struktur organisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan menuju rencana pengembalian izin," tutur Mahelan.
Mahelan memastikan bahwa manajemen Jiwasraya telah memenuhi hak-hak pegawai di tengah kondisi keuangan perusahaan yang terus menurun.
Baca Juga: IFG Life Sudah Terima Pengalihan Liabilitas dari Jiwasraya Rp 29,3 Triliun
Selain itu, dalam penghitungan hak pasca kerja pegawai yang diikutsertakan dalam program rasionalisasi ini juga telah sesuai, dan bahkan lebih baik dari ketentuan hak pasca kerja untuk pegawai yang terkena rasionalisasi dalam rangka efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP 35/2021.
"Keputusan ini memang tidak mudah sehingga dibutuhkan dukungan serta pengertian dari semua pihak. Tapi sekali lagi kami berterima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini hingga sampai akhirnya rangkaian program restrukturisasi telah memasuki tahap akhir," tutup Mahelan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
