kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.194   6,00   0,04%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Right issue, manajemen BNI pesan jatah 664 juta saham


Kamis, 23 September 2010 / 17:20 WIB
Right issue, manajemen BNI pesan jatah 664 juta saham


Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Komisi XI DPR RI sudah menyetujui permintaan izin pelaksanaan rights issue Bank BNI sebesar 3,3 miliar lembar saham tahun ini. Putusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI dalam waktu dekat.

Selain persetujuan rights issue, Komisi XI DPR RI juga memberikan persetujuan untuk MESOP (Management, Employee Stock Option Plan) alias saham untuk karyawan dan manajemen sebesar 3% dari penerbitan saham baru itu nanti.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi menuturkan, dengan persetujuan rights issue ini, maka kepemilikan saham pemerintah di Bank BNI tinggal 57% dari proporsi sebelumnya yang mencapai 76,36%. Artinya, saham yang dilepas mencapai 19,36%.

"Selambat-lambatnya rights issue ini dilaksanakan pada Desember 2010. Selain itu, tadi juga diputuskan juga MESOP yaitu saham untuk karyawan dan manajemen (direksi) sebesar 3% senilai 664 juta saham," ungkap Achsanul dalam pesan pendek yang diterima KONTAN, Kamis (23/9).

MESOP merupakan hak untuk membeli saham di harga tertentu oleh manajemen dan karyawan.

Achsanul menambahkan, putusan Komisi XI ini diharapkan bisa membantu BNI untuk menaikkan kecukupan modalnya sehingga bisa lebih leluasa berekspansi. "Sesuai rencana bisnis mereka di mana kredit akan dinaikkan 12 kali lipat," kata Achsanul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×