Reporter: Amanda Christabel | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sangat layak untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN). Hal ini lantaran BTN konsisten mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.
Josua mengatakan, hingga saat ini BTN masih terus menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jika program FLPP ini terus berjalan, maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat.
“Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar Josua dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Selasa (13/7).
Josua bilang, ancang-ancang PMN sebesar Rp 2 triliun untuk BTN akan efektif untuk memperkuat permodalan bank yang fokus pada sektor pembiayaan perumahan ini. Terkait angkanya, disesuaikan dengan rencana rights issue BTN sebesar Rp 5 triliun.
Baca Juga: Bakal rights issue, begini rencana bisnis BTN dan BNI pada tahun depan
Presiden Direktur Center of Banking Crisis Deni Daruri juga menyampaikan hal serupa. "Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN," ungkapnya.
Deni memaparkan, strategi PMN untuk BTN memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini lantaran sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
"Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," paparnya.
Baca Juga: Bankir atur strategi untuk menggenjot penyaluran kredit pada semester II
Ekonom CORE Piter Abdullah menjelaskan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, Bank BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.
“Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN pada Selasa (13/7).
Kalangan pengusaha properti juga menyampaikan dukungannya. Ketua umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Toto Lusida berharap pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Paulus bilang, sektor properti punya peran strategis. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.
Selanjutnya: Usulan suntikan PMN untuk BNI dan BTN dinilai tidak tepat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
