Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah kekurangan rumah atau backlog terus menjadi perhatian pemerintah dari tahun ke tahun. Terakhir, berdasarkan catatan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) backlog perumahan mencapai 11,3 juta rumah,
Maryono, Direktur Utama Bank BTN bilang untuk mengatasi backlog secara industri ini diperlukan waktu perkiraan 11 tahun lagi. "Dengan asumsi per tahun penyediaan rumah subsidi sebesar 1 juta rumah," kata Maryono dalam rapat dengar pendapat di komisi XI DPR, Senin (23/4).
Masalahnya, menurut Maryono, tiap tahun, backlog perumahan terus mengalami penambahan. Bank BTN menurut Maryono terus menggenjot rumah subsidi agar bisa memenuhi kebutuhan backlog perumahan.
Pada akhir 2017 lalu, realisasi rumah subsidi BTN sebesar 666.800 rumah dengan nominal Rp 71 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2016 495.000 dan 2015 474.000.
Dalam tiga tahun terakhir menurut catatan Bank BTN, realisasi satu juta rumah sebesar 1,7 juta unit. Untuk mengakselerasi program satu juta rumah ini BTN telah melakukan beberapa terobosan diantaranya mempercepat proses pembiayaan baik KPR maupun pemenuhan permintaan di masyarakat.
Dari sisi developer, BTN juga aktif dengan melakukan acara pelatihan untuk mencetak developer baru. Diharapkan, dengan adanya pelatihan ini akan ada tambahan 500 developer baru.
Menurut BTN, beberapa kendala yang dihadapi terkait program satu juta rumah ini adalah mengenai penyediaan lahan. Selain itu, perizinan dan masalah pembiayaan juga masih menjadi perhatian bank.
Untuk mengatasi ini, Bank BTN telah memberikan solusi dengan subsisi kepemilikan tanah dan lahan. Hal ini dilakukan karena di lapangan masih banyak developer yang mengalami kesulitan mendapatkan kredit.
Selain itu BTN juga terus meningkatkan kualitas rumah subsidi. Perbaikan ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas besi yang digunakan. Dengan ini diharapkan kualitas pembiayaan rumah bisa terus mengalami kenaikan.
Maryono juga bilang, tidak menutup kemungkinan nanti dana Tapera dan BPJS bisa dioptimalkan untuk membantu pendanaan rumah subsidi.
Terkait masalah pembiayaan, menurut Maryono sebenarnya pemerintah sudah mengatasi ini dengan program subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
