Terdorong Insentif BI, Bank Genjot Kredit ke Sektor Prioritas

Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) kembali mengguyur insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) demi mempersubur pertumbuhan kredit perbankan. Kebijakan ini turut mendorong minat bank untuk salurkan kredit ke sektor prioritas.

Hingga minggu kedua bulan Juni 2025, BI telah menggelontorkan insentif KLM sebesar Rp 372 triliun untuk perbankan Tanah Air.

Rinciannya, sebesar Rp 164 triliun dialirkan ke bank pelat merah, Rp 166,4 triliun ke bank umum swasta nasional (BUSN), Rp 36 triliun ke bank pembangunan daerah (BPD), dan Rp 5,6 triliun ke kantor cabang bank asing (KCBA).

Meski begitu, merujuk data terbaru BI, pertumbuhan kredit perbankan nampaknya masih saja loyo. Di bulan Mei 2025, kredit hanya tumbuh 8,1% YoY, konsisten melambat dari pertumbuhan Januari sebesar 9,6% YoY.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, insentif KLM memang belum cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit ke sektor prioritas.

Alasannya, sektor ini punya risiko yang tinggi. Di saat yang sama, perbankan harus mengelola risiko dengan baik mengingat daya beli masyarakat yang belum pulih dan kondisi likuiditas yang terus mengetat.

“Kebijakan tersebut bagus, namun perlu juga perbaikan ekonomi untuk memperbaiki daya beli masyarakat,” ujar Trioksa kepada Kontan, (24/6).

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu bank yang menggenjot kredit ke sektor prioritas, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada Mei 2025, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto bilang, pihaknya telah salurkan kredit ke sektor prioritas, dengan sektor perdagangan mengambil porsi tertingii.

Rinciannya, sektor perdagangan sebesar Rp 1,42 triliun, perantara keuangan sebesar Rp 889 miliar, akomodasi Rp 437 miliar, jasa kemasyarakatan Rp 362 miliar, dan konstruksi Rp 362 miliar.

“Hal ini relevan dengan posisi RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) kita mencapai 45,3% di atas ketentuan yang dipersyaratkan Bank Indonesia minimal 30%,” ujar Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto, Senin (23/6).

Di periode tersebut, total kredit secara keseluruhan BPD DIY meningkat 6,1% YoY mencapai Rp 10,2 triliun dari sebesar Rp 9,65 triliun di bulan Mei tahun sebelumnya.

Berkat upaya ini, BI mendiskon giro wajib minimum BPD DIY sebesar 5% dari total DPK tercatat per Mei 2025 yang sebesar Rp 13,4 triliun.

Agus merinci, kredit sektor prioritas yang disalurkan lewat pembiayaan langsung sebesar 34,45% kredit tidak langsung 8,79%, dan pembelian surat berharga pembiayaan inklusif (SBPI) 0,7%.

“Kami akan terus mendorong pemberian kredit yang mendukung RPIM melalui kredit langsung yang diberikan kepada UMKM,” ujar Agus.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga menjadi salah satu penikmat insentif ini berkat penyaluran kredit ke sektor prioritas.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn mengatakan, sektor prioritas ini di antaranya sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, real estate, dan segmen UMKM.

Meski demikian, Hera enggan menyebut masing-masing nilainya. Namun bila melihat laporan keuangan BCA di bulan Mei 2025, kredit dan pembiayaan bank swasta terbesar Tanah Air ini meningkat 11,7% YoY mencapai Rp 924,2 triliun dari Rp 826,7 triliun di bulan sama tahun lalu.

“Sehubungan dengan penyaluran kredit di sektor tersebut, BCA mendapatkan insentif KLM yang dapat dibebaskan dari giro wajib minimum,” terang Hera.

Kata Hera, BCA memandang kebijakan ini sebagai langkah yang positif untuk mendukung likuiditas perbankan nasional.

“Berbagai bauran kebijakan ini kami harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Hera.