kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45922,98   13,67   1.50%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Transisi Energi, Perbankan Ikut Kebijakan Pemerintah dan Regulator


Selasa, 21 Februari 2023 / 15:58 WIB
Transisi Energi, Perbankan Ikut Kebijakan Pemerintah dan Regulator
ILUSTRASI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan kebijakan coal transition menjadi salah satu yang masuk kategori hijau.KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan akan mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Hal ini dilakukan demi merealisasikan transisi energi menjadi energi yang lebih bersih.

Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan kebijakan coal transition menjadi salah satu yang masuk kategori hijau, sehingga bank dapat memberikan kredit ke sektor tersebut.

Namun, terkait update kebijakan tersebut hingga kini OJK belum memberikan angin segar seperti apa dan kapan akan dikeluarkannya aturan tersebut.

Selama ini OJK telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait keuangan berkelanjutan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor hijau atau green financing.

Baca Juga: OJK Harap Perbankan Nasional Dukung Transisi Energi Fosil ke Energi Hijau

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK terus mendorong perbankan di Tanah Air memberikan kredit untuk transisi energi fosil ke energi terbarukan atau sektor hijau.

Itu dilakukan dengan memperkuat monitoring penyaluran portofolio hijaunya melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

“Selanjutnya dalam hal insentif untuk mendorong transisi energi, OJK telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif untuk mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB),” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (20/2).

Dian berharap, ke depan perbankan dapat berkontribusi secara konkret dalam upaya mencapai target net zero emission Indonesia salah satunya dengan mengintegrasikan aspek ESG dalam proses bisnisnya.

“OJK juga berharap perbankan nasional secara keseluruhan dapat mendukung transisi energi fosil ke energi hijau,” tandasnya.

Terkait rencana pemerintah dan regulator tersebut, perbankan di Tanah Air turut angkat bicara.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya, mengatakan sebagai bagian dari perbankan nasional perseroan akan sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan emisi serta tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Kami akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas, dalam rangka menyiapkan strategi yang tepat untuk memberikan produk dan pelayanan terbaik bagi segenap nasabah, sekaligus meningkatkan kapabilitas pembiayaan ke sektor tersebut,” ujar EVP Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA, Hera F Haryn kepada Kontan.co.id, Selasa (21/2).

Hera bilang, dalam penyaluran kredit perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya.

“Termasuk dalam memberikan pembiayaan pada sektor hijau. BCA akan terus meningkatkan kapabilitas pembiayaan hijau dari berbagai aspek,” tandasnya.

Hera menjelaskan, hingga Desember 2022 perseroan telah menyalurkan pembiayaan bagi sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan total kapasitas energi yang dihasilkan sekitar 200 megawatt (MW).

“Terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” jelasnya.

Baca Juga: Temui BI, Kementerian BUMN Bahas Usulan Bunga 0% untuk Kredit Usaha Mikro

Selain itu, lanjut Hera, BCA juga berpartisipasi aktif dalam program Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dengan mengklasifikasikan kegiatan bisnis debitur sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

“Sinergi dan kolaborasi dukungan dari perbankan, debitur, pemerintah dan regulator sangat berpengaruh terhadap percepatan pencapaian tujuan implementasi THI,” katanya.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pembiayaan ke sektor bisnis berkelanjutan (sustainable business activities), salah satunya yakni green financing.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menyampaikan, pihaknya melihat potensi green financing di Indonesia masih sangat besar. Mengingat masyarakat Indonesia kian sadar atas penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance).

“Oleh karenanya BRI menyambut baik semua inisiatif atau kebijakan yang ujungnya meningkatkan praktik ESG di Indonesia,” terangnya kepada Kontan.co.id, Senin (20/2).

Aestika mengungkapkan, dalam implementasi ESG dan Sustainable Finance, perseroan telah melakukan identifikasi dan klasifikasi portofolio penyaluran kredit berkelanjutan, termasuk ke sektor hijau.

“Sampai Desember 2022, portofolio kredit hijau BRI mencapai Rp 78,8 triliun, atau setara dengan 7,7% dari total portofolio kredit BRI,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Aestika, pihaknya mencatat penyaluran pinjaman ke sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) senilai Rp 7,1 triliun, naik 26,8% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 5,6 triliun.

“Hal ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap rencana pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang rendah emisi dan berkelanjutan, yang tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta Roadmap PLN berupa transisi energi dari tak terbarukan, menjadi energi baru terbarukan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×