Himbara juga menolak fee OJK

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) juga menolak rencana pemberlakuan biaya atau fee untuk operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan alasan bisa mengurangi independensi OJK.

Ini karena, penarikan fee tersebut bisa menimbulkan efek psikologis OJK dalam menjalankan pengawasan. Mekanismenya gampang, bank sudah membayar fee, dikhawatirkan, OJK tidak tegas menjalankan pengawasan.

Padahal, dalam rancangannya, OJK diharapkan bisa independen. "Adanya fee bisa mengurangi independensi," kata Ahmad Baiquni, pengurus Himbara yang juga Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, saat rapat dengar pendapat dengan tim Panitia Khusus (Pansus) OJK, Rabu (25/8).

Direktur Utama PT Bank Mandiri, Zulkifli Zaeni menyarankan, harus ada kajian yang mendalam terkait fee tersebut. "Selain itu juga harus ada sosialisasi yang menyeluruh," kata Zulkifli.

Sebelumnya, asosiasi perbankan lainnya, seperti Persatuan Bank Swasta Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) juga menolak fee OJK. Alasannya, selama ini bank sudah ditarik fee dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 0,2% dari dana pihak ketiga (DPK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pemerintah usulkan ada komisioner independen

Nasional

OJK terbentuk, Bapepam merasa lebih independen

Nasional

DPR tolak pembentukan dewan pengawasan perbankan