Ada kebijakan restrukturisasi, industri multifinance terancam rugi Rp 24,25 triliun

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Tendi Mahadi

“Untuk mendukung program pemerintah, perbankan yang memberikan pendanaan ke perusahaan pembiayaan diharapkan juga memberikan kelonggaran penurunan bunga guna menyamakan kondisi pembayaran langsung konsumen ke multifinance selama proses restrukturisasi berlangsung,” harapnya.

Untuk mengurangi potensi kerugian, asosiasi meminta dukungan berbagai pihak mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pemerintah, perbankan serta perusahaan asuransi kendaraan maupun asuransi kredit.

Baca Juga: Butuh dana segar, Boeing berpotensi terbitkan obligasi miliaran dolar

Hingga saat ini, APPI sedang memproses sertifikasi jaminan fidusia debitur ke Kumham agar bisa diperpanjang tanpa perlu lagi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pihaknya juga tengah mendorong kehadiran regulasi perbankan yang mengatur soal keringanan kredit bagi debitur seperti multifinance. Diharapkan bank tetap memberikan pinjaman ke perusahaan pembiayaan.

Asosiasi meminta pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tidak semua mendapatkan keringanan kredit selama setahun. Selain itu juga, meminta debitur berpenghasilan tetap wajib melunasi kredit sesuai kesepakatan berlaku serta proses eksekusi bisa tetap berjalan sesuai aturan berlaku.

“Perlu adanya kerja sama antara perusahaan asuransi untuk memberikan perpanjangan biaya polis seringan-ringannya agar debitur tidak semakin terbebani,” pungkasnya.

Baca Juga: Terdampak virus corona, Jokowi juga minta bantuan modal bagi 23 juta UMKM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News