Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah beberapa masalah yang terjadi di lembaga keuangan beberapa waktu belakangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan kebijakan untuk mengatur tata cara penetapan perintah tertulis bagi lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lainnya.
Meskipun demikian, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan rencana penerbitan aturan tersebut bukan terkait masalah yang terjadi belakangan ini. Melainkan, untuk menegaskan pelaksanaan kewenangan OJK terkait Perintah Tertulis.
“Tidak ada hubungannya ke situ, hanya memang harmonisasi ketentuan eksisting dan standarisasi ketentuan untuk seluruh Sektor Jasa Keuangan (SJK) saja sesuai UU OJK,” ujar Sekar kepada KONTAN, Selasa (22/3).
Baca Juga: Perintah Tertulis untuk Tangani Masalah di Lembaga Keuangan Akan Diatur OJK
Sekar bilang, selama ini belum terdapat Peraturan OJK yang mengatur secara khusus mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh SJK sebagaimana yang dimaksud dalam UU OJK.
Memang, sejatinya beberapa kewenangan OJK di dalam rancangan tersebut sudah dilakukan selama ini. Misalnya, penghentian sementara pembukaan jaringan kantor, penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, penggantian Direksi atau Dewan Komisaris.
Sekar juga bilang, isi dari rancangan beleid itu juga masih bisa berubah, mengingat saat ini rancangan tersebut dalam tahap minta masukan publik. Sehingga, ia tidak banyak menjelaskan terkait isi detail dari rancangan tersebut.
“Isinya nanti bisa saja disesuaikan jika ada masukan dari tahap ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
