Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Perbankan badan usaha milik negara (BUMN) mencermati sejumlah modus yang sering ditemui terkait kasus kejahatan alias fraud. Jika ditarik garis besar kasus kejahatan ini terutama berasal dari dua sumber yaitu penyaluran kredit dan dari implementasi digital banking.
Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk mengakui, fraud terbesar terjadi ketika proses pemberian kredit.
“Biasanya dilakukan dengan melakukan pemalsuan laporan keuangan, dokumen dan data penjualan,” ujar Tiko ketika memberikan paparan di RDP, Komisi XI DPR, Kamis (30/3).
Dari fraud kredit ini, modus yang sering digunakan adalah mempailitkan diri sendiri. Mandiri mencatat ada sebanyak 17 kasus kepailitan sedang ditangani. Selain pemailitan diri, biasanya juga menggunakan pemalsuan dokumen baik bank guarantee maupun bilyet deposito.
Suprajarto, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengatakan, selain dari kredit, juga ada fraud dari digital banking. Untuk kejahatan dari digital banking, jenisnya cukup variatif.
“Biasanya yang modus yang sering digunakan adalah melakukan skimming dengan menggandakan pita magnetik dan phisiing dengan mengkloning dan memodifikasi website seolah seperti asli,” papar Suprajarto.
Selain itu, ada juga modus swim swap, yaitu dengan penggantian kartu sim. Terkait ini biasanya pelaku bekerja sama dengan agen atau outlet seluler untuk bisa mendapakan akses terhadap kartu SIM korban.
Tiko mengaku modus terbaru fraud digital banking ini adalah indikasi adanya alat buatan Russia yang bisa mengintervensi gelombang mesin ATM sehingga bisa mengeluarkan uang.
Terkait modus baru ini, Mandiri mengaku sempat kebobolan. Namun, Tiko belum mau merinci kerugian dalam kasus ini. Ia kemudian menyebut, Mandiri sudah melakukan update ke beberapa mesin ATM yang ada.
Untuk beberapa kasus fraud ini, BRI dan Mandiri mengaku akan mengganti dana nasabah jika terbukti bahwa ada kesalahan dengan sistem perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
