Bank Daerah Antisipasi Maraknya Belanja Daerah pada Akhir Tahun

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang akhir tahun, bank-bank daerah bersiap menghadapi tantangan likuiditas. Ini sejalan dengan kebiasaan pemerintah daerah (pemda) yang memang kerap kali menarik dana yang disimpan di bank daerah untuk melakukan belanja.

Terlebih, baru-baru ini pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirim surat kepada pemda untuk mendorong percepatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Jika menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp 834,61 triliun atau naik 8,16% secara tahunan (YoY). Pada periode yang sama, DPK industri perbankan tercatat naik 8,51% YoY.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Nagari Gusti Chandra membenarkan bahwa setiap akhir tahun sudah menjadi siklus adanya penarikan dana pemda di BPD. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa sudah sepatutnya BPD selalu mengantisipasi hal tersebut.

Jika mengacu laporan keuangan per September 2025, kondisi likuiditas di bank daerah asal Sumatra Barat ini terlihat Loan to Deposit Ratio (LDR) mengetat ke level 94,44%. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, LDR Bank Nagari ada di level 93,73%.

Adapun, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Nagari di periode yang sama mencapai Rp 26,89 triliun. Di mana, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan periode September 2024 yang mencapai Rp 27,02 triliun.

“Porsi dana keseluruhan pemda di Sumatra Barat yang ada di Bank Nagari berkisar antara 12% hingga 13% dari total DPK,” ujar Gusti, Senin (17/11).

Dengan porsi yang terbilang sedikit itu, Gusti melihat dampak adanya penarikan dana untuk belanja daerah tak signifikan. Bahkan, ia bilang pihaknya sudah melakukan penataan sejak awal kuartal terakhir ini.

Adapun, ia bilang pihaknya senantiasa mengupayakan pencairan dana pemda tersebut secara maksimal ke rekanan penyedia barang dan jasa yang mempunyai rekening giro atau tabungan di Bank Nagari.

“Alhasil, walaupun dana pemda cair, namun secara optimal dananya tetap di Bank Nagari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gusti bilang tantangan yang justru dialami oleh Bank Nagari saat ini adalah bagaimana caranya agar bank mencapai target sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB), baik itu yang berkaitan dengan pertumbuhan, posisi, dan rasio-rasio keuangan, yang nanti akan menjadi laporan keuangan audit.

Dalam hal ini, ia berpendapat hasil capaian atas RBB tersebut akan menjadi pedoman dalam penetapan RBB tahun berikutnya serta juga menjadi perhatian dari pemangku kepentingan seperti regulator, pemegang saham, deposan inti, mitra-mitra, hingga lembaga rating.

Serupa, Direktur Utama Bank DIY Santoso Rohmad mengungkapkan bahwa bank-bank daerah tentunya selalu belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Alhasil, ia menegaskan di Bank DIY sendiri melihat kondisi tersebut sudah tidak menjadi masalah.

“Seharusnya sekarang sudah tidak berdampak karena tiap tahun kan ini juga terjadi,” ujar Santoso.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa saat ini sudah banyak rekanan dari pemda DIY yang memiliki rekening di Bank DIY. Alhasil, penarikan dana tersebut nantinya juga akan kembali masuk ke simpanan Bank DIY.

Jika menilik laporan keuangan per September 2025, DPK yang dimiliki oleh bank daerah asal Yogyakarta ini mencapai Rp 15,54 triliun. Di mana, rasio LDR dari Bank DIY sedikit melonggar dari 75,37% di September 2024 menjadi Rp 74,28% di September 2025.

Di sisi lain, Santoso juga menyebutkan bahwa saat ini komposisi dana pemda di DPK Bank DIY juga sudah mulai berkurang. Pasalnya, Bank DIY juga gencar mencari simpanan dari masyarakat umum.

“Komposisi dana pemda di kita juga sudah kurang tidak sampai 20%,” pungkasnya.