/2026/09/26/1859072236.jpg "Bank Jakarta dan PT SMI Kucurkan Rp 2,11 Triliun untuk 7 Proyek Infrastruktur Jakarta")
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Jakarta bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan sindikasi hingga Rp2,11 triliun untuk mendukung pembangunan tujuh proyek infrastruktur prioritas di DKI Jakarta.
Dari total pembiayaan tersebut, Bank Jakarta menyediakan dana sebesar Rp1 triliun, sementara PT SMI memberikan dukungan maksimal Rp1,11 triliun.
Skema ini menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
Baca Juga: Dua MI Masuk Bisnis DPLK, Industri Dana Pensiun Makin Bergairah
Perjanjian pembiayaan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/9).
Pramono mengatakan, pembiayaan sindikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas sumber pendanaan pembangunan.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan untuk merealisasikan berbagai proyek prioritas.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mempercepat pemenuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan warga Jakarta,” kata Pramono dalam keterangannya.
Tujuh proyek yang masuk dalam pembiayaan sindikasi tersebut mencakup pembangunan Flyover Latumeten, Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru, Rumah Susun Padat Karya Tahap II, dan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I.
Baca Juga: BNI Bangun Literasi Keuangan Sejak Dini di Sekolah Rakyat
Pembiayaan juga mencakup pembangunan waduk, situ dan embung; polder dan kolam retensi; serta tanggul dan pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III.
Sejumlah proyek tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar Jakarta. Flyover Latumeten, misalnya, ditujukan untuk mendukung konektivitas dan keselamatan pengguna jalan.
Sementara pembangunan rumah susun ditujukan untuk menambah ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Adapun proyek waduk, embung, polder, kolam retensi, hingga tanggul pesisir berkaitan dengan penguatan sistem pengendalian banjir dan ketahanan wilayah Jakarta terhadap risiko bencana serta dampak perubahan iklim.
Baca Juga: Bisnis Pet Insurance di Indonesia Mulai Tumbuh, Ini Peluangnya
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan, kerja sama dengan PT SMI merupakan bentuk sinergi antara lembaga pembiayaan pemerintah dan bank pembangunan daerah dalam mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan.
“Sinergi antara sektor keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi fundamental penting dalam mendorong akselerasi pemenuhan kebutuhan pembangunan di Kota Jakarta,” ujar Agus.
Menurut dia, Bank Jakarta akan terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan skema pembiayaan bagi proyek-proyek prioritas di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, pembangunan infrastruktur daerah membutuhkan dukungan pendanaan dengan skema yang beragam.
PT SMI, kata dia, berupaya menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyediakan alternatif pembiayaan sesuai kebutuhan.
“PT SMI siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menghadirkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sekaligus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Reynaldi.
Baca Juga: QRIS Cross Border Makin Diminati, Transaksi Tembus Rp7,63 Triliun hingga Juli 2026
Menurut Reynaldi, kerja sama dengan Bank Jakarta juga dapat menjadi salah satu model pembiayaan kolaboratif yang diterapkan di daerah lain, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Hingga Juli 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan kepada pemerintah daerah mencapai Rp37,19 triliun. Dari jumlah tersebut, outstanding pembiayaan tercatat Rp13,67 triliun.
Pembiayaan sindikasi di Jakarta tersebut sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah memanfaatkan skema pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Proyek yang dibiayai mencakup sektor transportasi, hunian, serta pengendalian banjir yang memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan perkotaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
