Bank Nagari Optimistis Penarikan Dana Pemda Tidak Ganggu Likuiditas

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari optimistis rencana penarikan dana pemerintah daerah (pemda) yang belum dibelanjakan tidak akan mengganggu likuiditas perseroan.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, pemerintah daerah kemungkinan akan merespons rencana tersebut dengan mempercepat belanja atau penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Biasanya semester II, terutama akhir triwulan III dan selama triwulan IV, pencairan dana pemda di BPD semakin cepat dan tinggi intensitas serta volumenya,” ujar Gusti kepada kontan.co.id, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, siklus penempatan dan penggunaan dana pemda di BPD merupakan proses yang berulang dan normal setiap tahun. Karena itu, BPD telah mempersiapkan penataan likuiditas untuk menjaga rasio likuiditas sesuai dengan ketentuan regulator.

“BPD sudah mempersiapkan penataan likuiditasnya dan sudah tentu akan menjaga threshold likuiditas sesuai ketentuan regulator,” katanya.

Adapun saat ini porsi dana pemda yang tersimpan di Bank Nagari berkisar 20%–25% dari total dana pihak ketiga (DPK).

Porsi tersebut diperkirakan akan berkurang secara bertahap menjelang tutup buku tahunan, seiring dengan meningkatnya realisasi belanja daerah.

Untuk mengantisipasi potensi penarikan dana pemda, Bank Nagari terus meningkatkan penghimpunan DPK nonpemda melalui berbagai program dan promosi.

Gusti mengatakan, penarikan dana pemda sesuai dengan rencana penggunaan APBD merupakan siklus rutin. Oleh sebab itu, perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat sumber pendanaan dari masyarakat.

Bank Nagari saat ini menjalankan sejumlah program, antara lain Undian Tabungan Berhadiah, Promo Tabungan Berhadiah Langsung, promo deposito ritel, promo belanja QRIS, serta promo merchant.

“Karena penarikan dana pemda sesuai rencana penggunaan APBD sudah merupakan siklus rutin, maka BPD telah mempersiapkan kebijakan strateginya dengan semakin meningkatkan penghimpunan DPK nonpemda dengan berbagai program dan promo menarik,” jelasnya.

Dengan strategi tersebut, Bank Nagari berharap ketergantungan terhadap dana pemda dapat berkurang secara bertahap, sekaligus menjaga struktur pendanaan tetap sehat.

Gusti menilai, potensi penarikan dana pemda hanya akan memberikan pengaruh yang relatif terbatas terhadap biaya dana atau cost of fund. Menurutnya, langkah antisipasi yang telah disiapkan membuat kenaikan biaya dana tidak akan terlalu tajam.

“Pengaruh penarikan dana pemda terhadap cost of fund relatif masih dalam rentang tidak membuat SBDK naik tajam karena BPD sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemda yang belum dibelanjakan pada setiap akhir periode tahun anggaran.

Kebijakan tersebut ditujukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani pembayaran bunga atas dana yang dinilai belum produktif.

Purbaya memperkirakan dana pemda yang menganggur dan belum digunakan untuk pembangunan mencapai sekitar Rp100 triliun setiap tahun.

Namun, penarikan dana tersebut tidak akan dilakukan secara serampangan. Pemerintah pusat masih perlu memastikan sistem transfer ke daerah (TKD) berjalan cepat agar pemda tidak mengalami kekurangan dana pada awal tahun anggaran.

Dana pemda selama ini banyak disimpan di perbankan sebagai cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan belanja pada awal tahun. Dengan sistem TKD yang lebih cepat, kebutuhan penumpukan dana tersebut diharapkan dapat dikurangi.

Pemerintah pusat juga mempertimbangkan skema penarikan dana pemda untuk sementara waktu dan mengembalikannya pada awal Januari. Skema tersebut baru akan diterapkan setelah sistem transfer diuji dan dinilai berjalan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News