Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor properti merupakan salah satu sektor bisnis yang tengah dicermati sejumlah perbankan dalam melakukan penyaluran kredit korporasi. Penyebabnya, penjualan properti untuk segmen menengah ke atas masih lesu.
Salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Bank pelat merah ini mewaspadai sektor properti karena memang industrinya masih lesu.
Oleh karena itu, perseroan memilih untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru di industri properti yang berkaitan dengan korporasi.
Dalam memberikan kredit ke pengembang, BNI akan memperhatikan siapa di belakang developernya serta prospek proyek yang akan dikembangkan.
Baca Juga: Mewaspadai beban bank BUMN di tengah besarnya kredit afiliasi
"Sektor ini memang tidak bisa disamakan. Pasti ada yang bagus juga. Jadi kami tetap terbuka hanya memilih lebih selektif." ujar Bob Tyasika Ananta, Direktur Manajemen Risiko BNI yang baru saja bergeser jadi Direktur Tresuri dan Internasional pada Kontan.co.id, Senin (2/9).
Hanya saja, Bob tidak menyebutkan berapa total oustanding kredit BNI untuk korporasi di sektor properti saat ini. Sementara PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga turut mencermati sektor properti dalam penyaluran kredit investasi maupun modal kerja.
Meski begitu, penyaluran kredit BCA di sektor ini masih tumbuh dua digit hingga Juli secara tahunan. Itu terutama berasal dari kenaikan kredit investasi.
"Strategi kami dalam salurkan kredit adalah fokus ke nasabah berkualitas dan melakukan manajemen risiko yang ketat. Ke depan, BCA akan terus mencermati kebutuhan kredit, terutama untuk top player di masing-masing sektor," kata Jan Hendra, Sekretaris Perusahaan BCA.
Sementara, PT Bank Mandiri Tbk memilih cenderung netral dalam melakukan pembiayaan ke developer. Rohan Hapas, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri mengatakan, pihaknya cenderung selektif dalam menyalurkan kredit ke sektor properti untuk tujuan investasi.
Baca Juga: Beban Risiko Kredit Perbankan Semakin Berat premium
Sampai Juli 2019, penyaluran kredit Bank Mandiri di sektor properti masih didominasi jenis kredit investasi dengan porsi 70-80%. Capaiannya mencapai Rp 17,9 triliun atau masih tumbuh dua digit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).
Adapun kualitas kredit Bank Mandiri di sektor itu masih terjaga menurut Rohan dengan NPL di kisaran 0,5%. Namun saat ini, bank ini tercatat sebagai salah satu debitur dalam kredit sindikasi kepada PT Agung Podomoro Land Tbk sebesar Rp 1,3 triliun yang akan jatuh tempo akhir bulan ini.
Rawan gagal bayar
Baru-baru ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memangkas peringkat pada APL menjadi BBB dari sebelumnya A-. Selain itu, lembaga pemeringkat juga merevisi outlook emiten properti tersebut menjadi credit watch dengan implikasi negatif karena pengembang ini rawan gagal bayar utang.
Baca Juga: Hingga Agustus, pemerintah salurkan kredit ultramikro Rp 2,7 triliun
Seperti diketahui, APLN memiliki pinjaman sindikasi senilai Rp1,3 triliun yang akan jatuh tempo pada 30 September 2019.
Pinjaman itu diberikan oleh PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank cabang Jakarta, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Permata Tbk. Per 30 Juni 2019, outstanding pinjaman sindikasi itu mencapai Rp1,17 triliun.
APLN berencana melunasi seluruh pinjaman tersebut. Namun, sumber dana pelunasan pinjaman sindikasi itu direncanakan berasal dari fasilitas pinjaman baru belum cair.
Saat Kontan.co.id mengonfirmasi perkembangan pelunasan utang tersebut, Sektetaris Perusahaan Agung Podomoro Land Justini Omas tidak memberikan respon. Begitu pun dengan Bank Mandiri, debitur APLN ini tidak bersedia mejawab terkait perkembangan pembayaran utang tersebut.
Hanya saja mengutip Debtwire, APLN disebut tengah berdiskusi dengan SSG Capital dan Standard Chartered Bank untuk fasilitas bridge funding sebesar Rp 2 triliun untuk melunasi utang jatuh tempo tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
