kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Bapepam: Kaji ulang asuransi proteksi TKI


Senin, 10 September 2012 / 13:16 WIB
Bapepam: Kaji ulang asuransi proteksi TKI
ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping bertepuk tangan pada sesi pembukaan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC) di Aula Besar Rakyat di Beijing, 4 Maret 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.


Reporter: Feri Kristianto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengusulkan, agar keberadaan konsorsium asuransi proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) dikaji ulang. Sebab, banyak resiko yang seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggungjawab TKI.

Selain itu, tidak semua profil resiko yang bisa di-cover perasuransian karena bertentangan dengan undang-undang perasuransian. Konsorsium TKI saat ini menanggung 13 resiko yang dialami oleh TKI.

Menurut Isa Rachmatarwata, Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK, sebanyak enam resiko bisa ditangani oleh asuransi. Antara lain, resiko meninggal dunia, sakit, kecelakaan kerja, hilangnya akal budi, masalah hukum, serta resiko selama perjalanan.

Sedangkan resiko yang harusnya bukan tanggung jawab konsorsium ada lima. Antara lain, resiko TKI tidak dibayar, gagal penempatan, pemutusan hak kerja (PHK) dan pemindahan tempat kerja tanpa persetujuan TKI. Sementara dua resiko lain yang tidak bisa di-cover asuransi adalah pemerkosaan dan deportasi.

"Jadi menurut kami ada enam yang layak di-cover konsorsium, dan lima menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) bahkan pemerintah," kata Isa saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI, pada Senin (10/9).

Isa menambahkan, hal-hal yang perlu dikaji seperti, tanggung jawab pialang dalam hal memberikan pelayanan juga perlu ditegaskan. Masalah pengaturan besaran maksimum komisi juga perlu ditinjau sebab jika terlalu besar akan merugikan TKI. Terakhir soal keberadaan perwakilan anggota konsorsium di negara lain.

Julian Noor, Direktur Asosiasi Asuransi Umum (AAUI) menjelaskan, pihaknya meminta bantuan agar kesempatan asuransi membuka perwakilan di luar negeri dimudahkan. "Kami kesulitan bangun perwakilan di luar negeri," keluh Julian. Hadir dalam rapat dengar pendapat kemarin Benny Waworuntu Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Maryoso Sumaryono salah satu anggota AAJI dan Julian Noor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×