Reporter: Roy Franedya | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah berancang ancang membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, salah satunya dengan melarang kendaraan buatan tahun 2005 dan setelahnya mengonsumsi BBM bersubsidi, paling lambat mulai 1 Januari 2011 mendatang. Tapi, para pelaku perusahaan pembiayaan mengaku, bisnisnya tak akan banyak terganggu dengan pembatasan BBM tersebut.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) Roni Haslim, Senin (4/10) menjelaskan, pengguna mobil dikategorikan orang berpenghasilan berlebih. "Masyarakat yang beli mobil sudah seharusnya tak mendapat subsidi karena kategori mampu," ujar Roni, yang juga Presiden Direktur BCA Finance.
Dengan kemampuan itu, lanjut dia, masyarakat yang memiliki mobil dinilai tidak terlalu bermasalah bila beban mereka bertambah karena pembatasan BBM bersubsidi. Alhasil, masyarakat tetap membeli kendaraan, meski lebih selektif dengan umur pembuatannya.
Presiden Direktur Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Rudyanto Somawihardja membenarkan hal tersebut. Dia optimistis, bisnis perusahaan multifinance yang ia komandani bisa berjalan baik. Sebab peningkatan biaya operasional kendaraan seperti konsumsi BBM bagi pemilik mobil tidak akan terlalu memberatkan. "Misalnya kenaikan biaya bensin per minggu dari Rp 150.000 menjadi Rp 225.000 tak akan menjadi masalah buat mereka," kata ujar Rudy, panggilan Rudyanto Somarihardja.
SMS sendiri lebih banyak membiayai kendaraan dengan tahun pembuatan di atas 2005. "Komposisinya sebanyak 70% untuk mobil bekas di atas 2005 dan 30% mobil bekas di bawah 2005. Hal ini dikarenakan tingginya produksi untuk mobil di atas tahun 2005," jelas Rudy.
Informasi saja, hingga Agustus 2010 lalu, SMS Finance berhasil menyalurkan pembiayaan di atas Rp 1,1 triliun. Mulusnya pencapaian di delapan bulan pertama tahun ini menjadikan Rudy optimistis, target penyaluran kredit sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini bakal tercapai.
Sementara di tahun depan, SMS Finance menargetkan pertumbuhan bisnis bisa di atas 15% atau Rp 1,95 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
