Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
Seremoni megah juga digelar di Monas, Jakarta pada September 2010 dengan mengundang pedagang kecil seperti yang menjual sayur, bahan pokok, hingga makanan dan minmum diundang memeriahkan acara.
Baca Juga: Riuh campur tangan Istana dalam merger Bank Banten dan Bank BJB
Nahasnya, niat Sandiaga dan Rosan memajukan Bank Pundi jauh panggang dari api. Enam tahun jadi pengendali, kinerja perseroan juga sulit terakselerasi. Rasio kredit macet selalu berada di atas 6%, capital adequacy ratio (CAR) bahkan sempat menyentuh 8%, nilai yang menunjukkan bahwa bank benar-benar sakit. Makanya dari enam tahun, cuma dua kali Bank Pundi meraih laba.
Kondisi ini pula yang kemudian bikin Sandiaga dan Rosan mesti rela melego Bank Pundi, kali ini adalah Pemprov Banten yang menyatakan minat. Pada 2016 melalui BUMD miliknya yaitu PT Banten Global Development (BGD), Pemprov Banten juga menjadi pengendali perseroan yang kemudian diubah menjadi Bank Banten.
Sebagai catatan, Pemprov Banten saat itu juga merupakan pemegang saham Bank BJB, bahkan hingga kini juga masih mengempit 6% saham. Aksi pengambilalihan Bank Pundi seiring semangat desentralisasi, di mana Pemprov Banten hendak memiliki bank daerah sendiri.
Sialnya, aksi pengambilalihan ini justru tak mulus, lantaran tersangkut kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk sejumlah pejabat Pemprov yang diketahui menyuap anggota DPRD dalam memuluskan aksi penyertaan modal ke BGD dalam rangka pengambilalihan Bank Pundi.
Dikendalikan Pemprov, kinerja Bank Banten juga sulit terkerek. Melanjutkan tren mencatat rugi bersih, akhir tahun lalu Bank Banten mencatat rugi Rp 137,559 miliar, rasio kredit macet 5,01%, dan CAR 9,01%. Ogah menanggung beban, rencana penggabungan dengan Bank BJB menyeruak beberapa waktu lalu.
“Pemprov Banten dari awal berupaya mempertahankan Bank Banten. Kalau melalui suntikan APBD, kami harus siapkan dana Rp 2,8 triliun. Saya sudah sampaikan ke berbagai pihak untuk menyelamatkan Bank Banten dan ini semua OJK telah memfasilitasinya. Upaya lain juga sudah dilakukan, bulan (Maret) lalu saya menemui Direktur BJB Syariah agar bisa merger untuk membentuk Bank Syariah” kata Gubernur Banten Wahidin Halim.
