Reporter: Nina Dwiantika |
JAKARTA. Tak hanya bank-bank umum yang rawan dengan tindak kejahatan (fraud). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun rawan atas praktek semacam ini. Oleh karena itu, tak sedikit BPR yang izinnya dicabut lantaran tindakan nakal dari pemiliknya.
Direktur kredit UMKM dan BPR Bank Indonesia (BI), Edy Setiadi menyatakan, fraud merupakan faktor penyebab dominan masuknya BPR dalam daftar status pengawasan khusus maupun cabut izin usaha. “Sekitar 60% BPR yang berstatus pengawasan khusus disebabkan oleh fraud sedangkan sisanya akibat mismanagement,” kata Edy, Jumat (13/5).
Edy bilang, hal tersebut disebabkan oleh integritas sebagian pemilik dan pengelola BPR yang masih relatif rendah. Sehingga, kualitas kinerja BPR menjadi negatif.
Selain itu, fraud yang terjadi di beberapa BPR berdampak pada pencitraan negatif terhadap industri BPR. Walhasil, kepercayaan masyarakat terhadap bank ini menjadi lebih rendah.
Hingga kuartal I 2011, ada beberapa penyebab terpangkasnya jumlah BPR. Selain karena merger, rupanya faktor kejahatan menjadi penyumbang yang cukup serius.
Secara kumulatif, per Maret jumlah BPR turun menjadi 1.679 BPR atau berkurang 28 BPR, dari 1.707 BPR pada akhir 2010. Rinciannya, adanya merger dari 31 menjadi 5 BPR, pencabutan izin usaha 11 BPR dan izin baru 23 BPR.
Selain itu, penyebaran BPR juga masih belum merata, sekitar 73,2% atau 1.229 BPR masih berada di wilayah Jawa dan Bali, sedangkan 26,8% atau 450 BPR berada di luar pulau itu. "Meskipun BPR berkurang, namun jumlah nasabah justru meningkat sebesar 6,4% untuk penyimpan dan 14,85% peminjam," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
LPS : Simpanan BPR/BPRS naik 23,35%
LPS kembali cabut izin 2 BPR
