Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Selama delapan tahun terakhir, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menutup 53 bank. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 bank merupakan bank perkreditan rakyat (BPR) dan satu bank kecil.
Banyaknya BPR yang ditutup membuat Bank Indonesia (BI) meminta agar para pemilik BPR lebih meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.
Pasalnya menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, BPR yang ditutup kebanyakan berkaitan dengan kurangnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
"Selama beberapa tahun ini, BPR yang ditutup cukup banyak dan utamanya karena pengelolaan yang dilakukan terhadap BPR ini kurang hati-hati," kata Agus di Gedung BI, Jakarta, Jumat (27/12).
Selain itu, kata Agus, SDM di BPR masih kurang baik kualitasnya, mulai dari cara mengelola dana nasabah, maupun dalam penguasaan teknologi informasi (TI) untuk mendukung kinerja. Karena itu, kata Agus, BPR perlu untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.
"Kalau SDM sudah ditingkatkan, tentu nanti ada pemahaman tentang industri, pemahaman tentang capacity, teknologi dan sebagainya. Sehingga nanti bank itu akan lebih bertahan," jelas Agus.
Kedepannya, BI akan terus meningkatkan kerja sama agar sisi prudensial perbankan, khususnya BPR lebih terjaga. "Kami dari BI dan OJK akan menjaga supaya prudensial, kehati-hatian, tata kelola yang baik. Itu akan diutamakan," tegas Agus.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menambahkan. Sejatinya BPR yang ditutup persentasenya memang terbilang masih rendah dibandingkan dengan total populasi BPR. Dimana saat ini ada sekitar 1.850 BPR yang beroperasi.
"Kalau dilihat dari persentase jumlah BPR yang jumlahnya 1.850, 51 BPR sebenarnya kecil sekali," kata Mirza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
