Biaya JKN Tembus Rp191,3 Triliun, BPJS Kesehatan Siapkan Strategi Baru

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Tingginya pembiayaan layanan kesehatan menjadi tantangan bagi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mengendalikan pertumbuhan biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan mulai mendorong perubahan pendekatan dari volume-based healthcare menuju value-based healthcare.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan tekanan pembiayaan JKN salah satunya tercermin dari besarnya biaya pelayanan di rumah sakit. Pada 2025, sekitar 87,1% dari total realisasi pembiayaan pelayanan kesehatan JKN berasal dari layanan rumah sakit.

"Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit," ujar Pujo dalam Media Workshop BPJS Kesehatan di Bandung, Kamis (17/9/2026).

Menurut Pujo, perubahan pendekatan tersebut dilakukan dengan menggeser fokus pengukuran layanan dari proses dan tingkat utilisasi menuju hasil kesehatan yang diterima pasien.

Melalui konsep value-based healthcare, hasil kesehatan pasien serta total biaya yang dikeluarkan selama siklus pelayanan menjadi dasar dalam menilai nilai suatu layanan kesehatan.

Baca Juga: OJK Terbitkan Aturan Baru, Modal Ventura Asing Wajib Penuhi Ketentuan Ini

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Salah satu penerapan pendekatan tersebut dilakukan pada layanan penyakit jantung. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin dalam Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Untuk mengurangi kebutuhan terhadap layanan kuratif di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga memperkuat pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Penguatan layanan di tingkat pertama dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C, peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.

Sementara itu, di tingkat rumah sakit, pendekatan berbasis outcome diterapkan melalui pengambilan keputusan terpadu oleh Heart Team, kepatuhan terhadap pedoman klinis, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.

Pengukuran mutu layanan juga diarahkan pada sejumlah indikator, antara lain waktu respons terhadap kondisi kritis, keselamatan pasien setelah prosedur, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, serta efisiensi sistem rujukan.

Pemanfaatan Layanan Jantung Peserta JKN

Kepala RS Tingkat II Dustira Cimahi, Muchlas Fahmi, mengatakan peningkatan kualitas layanan tetap menjadi bagian penting di tengah perubahan pendekatan pelayanan kesehatan. Salah satu gambaran terlihat dari tingginya pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di rumah sakit tersebut.

"Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN," ungkap Muchlas.

Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan secara konsisten.

Ia mengatakan layanan kesehatan tidak hanya dituntut untuk cepat dan tepat, tetapi juga harus mengedepankan aspek keamanan, kualitas pelayanan, serta kebutuhan pasien.

Baca Juga: OJK Telah Hentikan 951 Pinjol Ilegal, Pinjol Ilegal Masih Bermunculan Ini Penyebabnya

Efisiensi Pembiayaan JKN

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan efisiensi pembiayaan JKN perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis outcome, terutama untuk penyakit yang membutuhkan biaya pelayanan besar seperti penyakit jantung.

"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.

Dengan perubahan pendekatan tersebut, pengendalian pembiayaan JKN tidak hanya diarahkan pada efisiensi pelayanan di rumah sakit. Upaya pencegahan penyakit serta pengendalian faktor risiko sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama juga menjadi bagian penting dalam menekan kebutuhan layanan kesehatan berbiaya tinggi.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan tetap menempatkan keselamatan pasien, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, dan kepatuhan terhadap protokol sebagai bagian dari indikator pengukuran mutu pelayanan kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News