Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi likuiditas perbankan masih ketat. Hal ini tentunya lambat laun dapat mempengaruhi kemampuan bank mencari pendanaan atau rasio cost of fund (cof). Alih-alih menekan CoF atau biaya dana, sejumlah bank terutama di kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) III tengah berupaya untuk mengurangi pendanaan di pasar alias wholesale funding.
Salah satunya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang menyatakan mulai tahun depan pihaknya bakal mengupayakan rasio wholesale funding terhadap dana pihak ketiga (DPK) mengerucut ke 10%. Menurun jauh dari periode 2018 yang mencapai 20%.
Direktur Keuangan BTN Nixon Napitupulu menyebut, baru ada dua rencana penggalangan dana di tahun depan.
Baca Juga: Tahun 2020, BTN bakal terbitkan junior global bond dan sukuk
Pertama, penerbitan junior global bond senilai US$ 250 juta yang bakal dieksekusi pada awal tahun. Kedua, penerbitan sukuk dengan kisaran dana Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.
Cara ini dilakukan BTN untuk mengurangi biaya dana atau cost of fund (CoF) yang masih tinggi di level 6,06%.
"Kami akan fokuskan untuk mencari DPK, terutama di segmen nasabah prioritas. Lebih murah dibandingkan surat utang," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10) lalu.
Selain BTN, PT Bank Woori Saudara Tbk (BWS) juga berniat melakukan hal serupa. Direktur BWS I Made Mudiastra menyebut saat ini porsi wholesale funding masih cukup besar yakni mencapai 60%. "Kami sudah mulai mengurangi wholesale funding dengan retail funding. Tapi butuh waktu tentunya untuk meningkatkan DPK," katanya kepada Kontan.co.id, Kamis (17/10).
Ia menambahkan, pemanfaatan DPK memang lebih baik bagi perbankan lantaran lebih stabil ketimbang penerbitan surat utang.
Alhasil, BWS sampai saat ini belum merencanakan penerbitan surat utang di tahun 2019 hingga 2020. "Mencari dana di pasar sangat mahal dan akan berpengaruh ke dalam perhitungan NSFR (net stable funding ratio)," tegasnya.
Setidaknya, BWS berharap rasio wholesale funding bisa menyentuh 50% pada akhir 2020.
Di sisi lain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menyatakan pihaknya sudah cukup lama mengandalkan DPK sebagai sumber pendanaan. Terutama pada dana murah yang mendominasi 68,38% total DPK sebesar Rp 61,2 triliun. DPK Bank Jatim tercatat masih naik 15,83% secara year on year (yoy) lebih tinggi dibanding rata-rata industri yang masih di level satu digit.
Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Satyagraha bilang, hingga tahun 2020 Bank Jatim belum berencana menerbitkan surat utang.
"Belum ada rencana, karena biayanya mahal dan LDR kami masih rendah. Tahun depan fokus kami masih menjaga rasio CASA," ungkapnya.
Benar saja, pada periode kuartal III 2019, bank bersandi saham BJTM ini masih membukukan LDR 61,64% membaik dari setahun sebelumnya 62,59%.
Baca Juga: Bunga acuan turun, biaya dana perbankan masih stabil
Bisa jadi, langkah ini merupakan strategi Bank Jatim untuk mempertahankan rasio CoF yang relatif rendah di posisi 3,13% per September 2019.
Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk Hariyono Tjahjarijadi sependapat bahwa di tahun depan perbankan akan lebih memilih DPK. Selain memerlukan biaya lebih tinggi, menurutnya perbankan memang harus dapat menyeimbangkan pendanaan dan kredit.
"Sehingga rasio intermediasi makroprudensial (RIM) bisa terjaga dengan baik," ujarnya.
Sampai September 2019 posisi RIM Bank Mayapada stabil di kisaran 89%-90% dengan biaya dana di level 6,7%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
