Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
Alhasil, BWS sampai saat ini belum merencanakan penerbitan surat utang di tahun 2019 hingga 2020. "Mencari dana di pasar sangat mahal dan akan berpengaruh ke dalam perhitungan NSFR (net stable funding ratio)," tegasnya.
Setidaknya, BWS berharap rasio wholesale funding bisa menyentuh 50% pada akhir 2020.
Di sisi lain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menyatakan pihaknya sudah cukup lama mengandalkan DPK sebagai sumber pendanaan. Terutama pada dana murah yang mendominasi 68,38% total DPK sebesar Rp 61,2 triliun. DPK Bank Jatim tercatat masih naik 15,83% secara year on year (yoy) lebih tinggi dibanding rata-rata industri yang masih di level satu digit.
Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Satyagraha bilang, hingga tahun 2020 Bank Jatim belum berencana menerbitkan surat utang.
"Belum ada rencana, karena biayanya mahal dan LDR kami masih rendah. Tahun depan fokus kami masih menjaga rasio CASA," ungkapnya.
Benar saja, pada periode kuartal III 2019, bank bersandi saham BJTM ini masih membukukan LDR 61,64% membaik dari setahun sebelumnya 62,59%.
Baca Juga: Bunga acuan turun, biaya dana perbankan masih stabil
Bisa jadi, langkah ini merupakan strategi Bank Jatim untuk mempertahankan rasio CoF yang relatif rendah di posisi 3,13% per September 2019.
Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk Hariyono Tjahjarijadi sependapat bahwa di tahun depan perbankan akan lebih memilih DPK. Selain memerlukan biaya lebih tinggi, menurutnya perbankan memang harus dapat menyeimbangkan pendanaan dan kredit.
"Sehingga rasio intermediasi makroprudensial (RIM) bisa terjaga dengan baik," ujarnya.
Sampai September 2019 posisi RIM Bank Mayapada stabil di kisaran 89%-90% dengan biaya dana di level 6,7%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
