Reporter: Issa Almawadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memantapkan langkah untuk melaksanakan program layanan keuangan digital (LKD) dan branchless banking. Saat ini, bank spesialis kredit mikro ini telah merekrut sebanyak 10 ribu agen, yang terdiri dari agen individu dan agen institusi.
Djarot Kusumayakti, Direktur UMKM BRI, menerangkan pihaknya menamai program untuk kegiatan inklusi keuangan tersebut sebagai BRILinks. "Jadi, semua agen yang kami rekrut disebut agen BRILinks. Jumlahnya sampai 10.000, tidak hanya agen individu tapi juga agen institusi," ucap Djarot, Rabu (3/9).
Salah satu agen institusi yang direkrut sebagai agen BRILinks adalah Badan Kredit Desa (BKD). Djarot menuturkan, saat ini pihaknya melakukan uji coba kepada 17 BKD yang berlokasi di Probolinggo. Ke depan, lanjut Djarot, BRI berharap bisa merekrut seluruh BKD yang saat ini berjumlah 3.569.
Lebih lanjut, Djarot bilang, BRI sudah memastikan kredibilitas dari para agen yang direkrut. "Karena setiap agen punya nomor identitas yang bisa dicek langsung. Yang jelas, konsep keagenan ini bisa berkelanjutan tidak hanya bagi BRI, tapi bagi agen itu sendiri," tutur Djarot.
Untuk itu, Djarot pun menegaskan, BRI sudah menerapkan sistem komisi bagi para agen. Sayang, Djarot enggan menyebut secara detil nilai komisi yang dimaksud. Yang jelas, kata Djarot, setiap transaksi yang dilakukan agen memiliki nilai komisi yang berbeda.
Andini Nauli Nasution, Deputy General Manager E-Banking BRI, menambahkan BRI berharap juga kepada unit mikro untuk memiliki minimal dua agen branchless banking. Selain itu, dari setiap agen yang ada, BRI juga menargetkan tiap agen bisa mencaplok minimal 150 nasabah.
"Nanti setiap agen akan kami fasilitasi fitur e-channel, khususnya electronic data capture (EDC). Di EDC itu, kami juga akan lengkapi dengan sebagian fitur ATM," kata Andini.
Secara umum, Djarot mengatakan, BRI masih menunggu izin operasional branchless banking dari Bank Indonesia (BI). Begitu juga dengan Laku Pandai yang akan dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Djarot berharap, dengan peraturan Laku Pandai, para agen juga bisa langsung dibekali dengan kemampuan untuk menganalisa pemberian kredit mikro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
