Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama entitas anaknya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), mendominasi penyaluran pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hingga akhir Juni 2026, kedua bank tersebut menguasai hampir tiga perempat dari total realisasi penyaluran FLPP secara nasional.
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BTN dan BSN telah menyalurkan pembiayaan FLPP kepada 67.518 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau setara sekitar 74% dari total realisasi nasional yang mencapai 91.531 unit rumah hingga 30 Juni 2026.
Secara rinci, BTN menyalurkan pembiayaan FLPP kepada 44.388 MBR, sedangkan BSN membiayai 23.130 MBR. Capaian tersebut menempatkan BTN sebagai bank penyalur FLPP terbesar di Indonesia, disusul BSN di posisi kedua berdasarkan evaluasi kinerja bank penyalur FLPP Kuartal II/2026 yang dirilis BP Tapera.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan dominasi BTN dan BSN mencerminkan kuatnya kontribusi Grup BTN dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah subsidi, baik melalui pembiayaan konvensional maupun syariah.
Baca Juga: OJK Sebut Terdapat Satu Permohonan Pendirian DPLK oleh Manajer Investasi
BTN dan BSN Perkuat Akses Rumah Pertama bagi MBR
"BTN dan BSN menyalurkan hampir 74% dari seluruh pembiayaan FLPP nasional hingga akhir Juni 2026. Capaian ini menunjukkan kuatnya kapasitas, jaringan, dan pengalaman kami dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama," ujar Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2026).
Data BP Tapera juga menunjukkan tren peningkatan jumlah penerima manfaat FLPP sepanjang tahun ini. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 91.531 MBR telah menerima pembiayaan FLPP. Jumlah tersebut meningkat menjadi 107.410 MBR per 21 Juli 2026.
Menurut Nixon, peningkatan realisasi tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan volume pembiayaan harus berjalan beriringan dengan kualitas rumah, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tingkat keterhunian yang baik.
"Besarnya volume pembiayaan harus selalu diikuti kualitas rumah dan ketepatan penerima manfaat. Rumah subsidi harus benar-benar menjadi rumah pertama yang layak dan siap dihuni," katanya.
BTN Pimpin Penyaluran Pembiayaan Tapera
Selain menjadi pemimpin dalam penyaluran FLPP, BTN juga mencatatkan kinerja terbaik dalam penyaluran Pembiayaan Tapera periode 2021–2025. Perseroan berhasil merealisasikan pembiayaan kepada 12.637 peserta.
Sementara itu, BSN menempati posisi kedua dengan realisasi pembiayaan kepada 2.811 peserta. Adapun posisi ketiga ditempati BRI dengan penyaluran kepada 2.347 peserta.
Tak hanya itu, BSN juga memperoleh penghargaan sebagai bank penyalur dengan pelaporan akuHUNI terbanyak serta tingkat validasi e-Monev di atas 90%. Hingga Juni 2026, BSN telah melaporkan sebanyak 3.381 MBR dengan tingkat validasi mencapai 92,58%.
Baca Juga: Laba Bank Besar Tetap Tumbuh Meski NII Tertekan pada Semester I-2026
BP Tapera Dorong Kualitas dan Keterhunian Rumah Subsidi
Di sisi lain, BP Tapera terus memperkuat pengawasan terhadap kualitas rumah subsidi melalui program pemantauan lapangan. Hingga akhir Juni 2026, lembaga tersebut telah memantau 48.958 unit rumah FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35%.
Sampai akhir tahun 2026, BP Tapera menargetkan pemantauan terhadap 75.000 unit rumah subsidi yang tersebar di sedikitnya 77 kabupaten/kota.
Nixon menegaskan bahwa keberhasilan program rumah subsidi tidak semata diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari kualitas bangunan serta tingkat keterhunian rumah.
Untuk itu, BTN terus memperkuat koordinasi dengan BP Tapera, pemerintah, dan para pengembang agar program rumah subsidi benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, BTN juga meningkatkan pembiayaan kepada pengembang guna menjaga ketersediaan pasokan rumah subsidi. Perseroan turut melanjutkan transformasi proses kredit agar penyaluran KPR dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














