Dana Daerah di SBI Menyusut

Jumat, 30 Januari 2009 / 09:42 WIB

Reporter: Uji Agung Santosa |

JAKARTA. Dana daerah yang parkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus berkurang. Pelan tapi pasti, banyak penempatan dana daerah yang berpindah ke Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo menyampaikan, pemindahan penempatan ini mulai terasa sejak sejak tiga bulan lalu. Pada November 2008, dana daerah di SBI mencapai Rp 39,7 triliun. Ia turun menjadi Rp 24 triliun pada Desember 2008. Sedangkan posisinya pada awal 2008 pernah mencapai Rp 52 triliun.

"Jadi sudah mulai ada perpindahan dari SBI ke SBN," kata Mardiasmo, Kamis (29/1). Namun Mardiasmo tak bersedia mengungkap berapa besar penambahan dana daerah ke SBN. "Yang pasti, saat ini penempatan dana daerah di SBN sudah sekitar Rp 10 triliun," katanya.

Mardiasmo menambahkan, pemerintah berharap penempatan dana pemerintah daerah di SBN terus meningkat sehingga menjadi lebih besar daripada penempatan di SBI. "Bahkan, kalau bisa, sebenarnya dana itu harus masuk ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan mengalir menjadi kredit di daerah," katanya.

Persoalan menumpuknya dana daerah di SBI sudah cukup lama mengundang kontroversi. Maklum, dana daerah seharusnya betul-betul di manfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi di daerah. Namun persetujuan anggaran daerah yag lambat serta rendahnya kemampuan birokrasi melaksanakan program kerja membuat banyak dana daerah yang menganggur dan akhirnya cuma berdiam di SBI.

Untuk mengatasi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Fauzi Bowo punya usul. Ia berharap Menteri Keuangan memperkuat modal BPD dan mempercepat pendirian Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LKPD).

Jika modal BPD kuat, apalagi ada LPKD, maka BPD bisa mengalirkan kredit yang lebih besar. Karena sekarang kemampuan BPD menyalurkan kredit masih rendah, otomatis manajemen BPD melongok instrumen moneter seperti SBI untuk menempatkan dana milik Pemda. "Untungnya saat ini sudah ada SBN jadi ada variasi," kata Fauzi.

Mardiasmo menambahkan pemerintah sengaja mematok tenor yang pendek untuk SBN. Tujuannya, supaya penempatan dana daerah di SBN tak mengganggu likuiditas BPD. "Pemerintah juga memberikan kupon setara Sertifikat Bank Indonesia (SBI) supaya Pemda tidak rugi," katanya. Pemerintah pusat berjanji akan tetap selektif menjual SBN agar penempatan dana daerah ini tidak mengganggu likuiditas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News