Dana SAL di Perbankan Bakal Segera Ditarik Pemerintah, Ini Strategi Jaga Likuiditas

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah hampir tiga bulan pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank milik pemerintah. Di mana, mayoritas bank tersebut sudah mampu menyalurkan 100% dana tersebut untuk kredit.

Di tengah keberhasilan tersebut, sumber KONTAN membisikkan ada rencana pemerintah bakal menarik penempatan dana SAL tersebut untuk kebutuhan lain. Maklum, penempatan dana SAL di perbankan tersebut menggunakan instrumen deposito on call.

Seperti diketahui, deposito on call merupakan produk simpanan berjangka di bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Biasanya, pemberitahuan tersebut hanya singkat misalnya satu hari kerja.

KONTAN pun telah berusaha mengkonfirmasi rencana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sayangnya, hingga berita ini turun belum ada respon.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Riduan mengungkapkan, saat ini belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah bakal menarik dana tersebut. Seperti diketahui, Bank Mandiri telah mendapatkan total dana SAL hingga Rp 80 triliun, masing-masing senilai Rp 55 triliun pada September 2025 dan Rp 25 triliun di November 2025.

Bahkan, Riduan bilang pihaknya mendapat arahan untuk menggunakan dana SAL yang terbaru untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Alhasil, ia memiliki keyakinan belum ada rencana pemerintah untuk menarik dana tersebut.

“Kami diminta untuk melanjutkan penyaluran kredit ke KDKMP sampai hari ini uang tersebut masih ada di Bank Mandiri,” ujar Riduan kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Riduan tak memungkiri pemerintah bisa menarik dana itu kapanpun. Namun, dia memastikan hal tersebut tak akan berdampak signifikan terutama terhadap likuiditas.

Riduan menegaskan saat ini likuiditas Bank Mandiri tak hanya berdasarkan dana SAL saja. Ia bilang, DPK yang dimiliki oleh Bank Mandiri sudah cukup mumpuni.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2025, Bank Mandiri memiliki DPK senilai Rp 1.531 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 15,29% jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Kami sudah siap dengan perhitungan kami yang menunjukkan likuiditas masih mencukupi,” tambah Riduan.

Sependapat, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon L.P. Napitupulu bilang pihaknya selalu ada cara dalam mengantisipasi hal tersebut. Mengingat, dari awal juga BTN tahu bahwa dana tersebut bisa ditarik kapanpun. “Kalimat itu ada dalam perjanjian dan BTN selalu siap,” ujar Nixon.

Lebih lanjut, Nixon juga percaya, penarikan dana pemerintah tidak akan dilakukan secara tiba-tiba. Setidaknya, ada pemberitahuan dulu sebelumnya sehingga bank bisa mempersiapkan.

Bahkan, Nixon bilang jika belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, penempatan dana SAL tidak akan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, dana PEN ketika Covid-19 yang bisa sampai dua tahun.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat kemungkinan penarikan setelah Desember sangat terbuka dan justru wajar, mengingat APBN 2025 masih defisit sekitar 2,0% dari PDB dan DPR telah menyetujui penggunaan SAL sekitar Rp 85,6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penerbitan SBN.

“Sehingga pencairan SAL menjadi bagian dari rencana pembiayaan APBN yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia serta Himbara. Josua pun berpendapat risiko utama dari penarikan SAL lebih berupa penyesuaian struktur biaya dan pola pendanaan Himbara, bukan guncangan likuiditas yang mengkhawatirkan.

Josua bilang kredit sekitar Rp188 triliun yang sudah disalurkan tentu tidak bisa ditarik kembali, sehingga bank harus mengganti sumber dananya melalui penghimpunan DPK ritel, penerbitan surat berharga, repo SBN, atau pemanfaatan insentif likuiditas dari kebijakan makroprudensial Bank Indonesia seperti KLM, serta operasi pasar uang yang bersifat ekspansif.