Reporter: Adrianus Octaviano, Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengguyur likuiditas kepada beberapa bank-bank milik negara (Himbara) senilai Rp 76 triliun.
Adapun, penempatan dana tersebut hanya diberikan kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank DKI (Bank Jakarta).
Jika melihat penempatan dana tersebut, ada dua bank milik pemerintah yang sebelumnya dapat namun kini tak kebagian. Mereka adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang sebelumnya mendapat Rp 25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mendapatkan Rp 10 triliun.
Baca Juga: Transaksi Digital Bank Tabungan Negara (BBTN) Melonjak 130% Hingga Triwulan II-2025
Dalam penempatan dana terbaru ini, pemerintah memberikan jatah yang sama untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing mendapatkan Rp 25 triliun. Sementara, Bank Jakarta hanya kebagian sekitar Rp 1 triliun.
"Dari 12 September kemarin, kas pemerintah dari Bank Indonesia kami pindahkan ke perbankan sebesar Rp 200 triliun. Nanti kami tunjukkan sudah seberapa digunakan Rp 200 triliun ini dan ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kami harapkan dalam jangka pendek bisa cukup signifikan," ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, Senin (17/11/2025).
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan saat ini uang yang sebelumnya didapat dari Kementerian Keuangan sudah habis setidaknya di awal November lalu. Di mana, dana tersebut disalurkan kepada mayoritas untuk sektor perumahan, setidaknya sekitar 70%.
Dengan kondisi tersebut, Nixon bilang pihaknya sejatinya berencana untuk meminta lagi penempatan dana dari pemerintah. Adapun, dana yang rencananya bakal diminta ada di kisaran Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun.
“Kita lagi pingin mengajukan surat, gitu ya. Tapi belum tahu disetujui atau tidak disetujui. Namanya usaha kan boleh saja,” ujar Nixon, Selasa (18/11/2025).
Baca Juga: BTN Klaim Sudah Serap Rp 10,5 Triliun Dana SAL, Purbaya Bakal Cek Langsung
Lebih lanjut, ia bilang jika permintaan tersebut disetujui, tentunya bakal digunakan lagi untuk menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Dalam hal ini, ia melihat itu juga bisa habis untuk mendorong ekspansi yang terus dilakukan BTN.
“Untuk mendukung sektor perumahan yang masih ekspansi di sekitar November hingga Desember ini, jika diberikan,” tambah Nixon.
Kepala Ekonom Citi Indonesia Helmi Amran melihat penempatan dana yang diberikan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ini merupakan penciptaan likuiditas yang tergolong besar di perbankan.
Setidaknya, ia melihat ini menjadi yang terbesar pasca Covid-19 beberapa tahun terakhir.
Lebih lanjut, ia bilang seharusnya penambahan likuiditas ini membuat rasio-rasio likuiditas perbankan itu membaik, alhasil mampu meningkatkan kapasitas untuk penyaluran kredit.
Baca Juga: Transaksi Digital Bank Tabungan Negara (BBBN) Melesat 130% pada Semester-I 2025
“Karena mungkin untuk bank-bank tertentu mungkin kapasitas penyaluran kreditnya selama ini agak tertahan oleh rasio likuiditas yang mendekati borderline,” jelas Helmi.
Ia pun optimistis dana yang hanya disalurkan kepada beberapa bank tersebut nantinya juga akan menyebar ke sistem perbankan. Pasalnya, setelah dana tersebut tersalurkan dalam bentuk kredit, maka nantinya juga akan tersebar sendirinya ke bank lain jika dibelanjakan.
“Ketika kredit yang diberikan itu dipakai atau dibelanjakan itu seharusnya menyebar jadi tidak hanya terpusat di bank-bank tertentu saja, tapi lebih menyebar ke sistem,” jelas Helmi.
Selanjutnya: Pertamina Blokir Nopol Kendaraan Penyalahguna BBM Subsidi, Begini Respons YLKI
Menarik Dibaca: Ramalan Karier Shio Tahun 2026, Promosi dan Kenaikan Gaji Menanti Shio Ini!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













