kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Diminta DPR suntik modal Mandiri Syariah, begini jawaban Bank Mandiri


Selasa, 26 November 2019 / 15:59 WIB
Diminta DPR suntik modal Mandiri Syariah, begini jawaban Bank Mandiri
ILUSTRASI. Petugas teller melayani nasabah di Bank Syariah Mandiri Jakarta, Jumat (1/11). DPR meminta Bank Mandiri dapat menginjeksi modal anak usaha syariah perseroan yakni PT Bank Syariah Mandiri./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/01/11/2019.


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Bank Mandiri Tbk meminta agar Bank Mandiri dapat menginjeksi modal anak usaha syariah perseroan yakni PT Bank Syariah Mandiri.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Golkar Sarmuji. Menurutnya, penguatan modal Mandiri Syariah dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Tanah Air. Selain itu, dengan lebih kuatnya modal Mandiri Syariah maka ruang gerak untuk ekspansi akan lebih terbuka.

Baca Juga: Begini bocoran target kinerja Bank Mandiri tahun 2020

"Dari semua bank syariah di Indonesia, Mandiri Syariah yang paling memungkinkan untuk naik ke BUKU IV," katanya di Jakarta, Selasa (26/11). Menanggapi hal tersebut, Plt Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto mengatakan pihaknya sebagai pemegang saham pengendali Mandiri Syariah memang terus berkomitmen untuk memperkuat modal.

Meski begitu, Sulaiman menjelaskan walau menjadi bank syariah terbesar, Mandiri Syariah secara industri masih belum terlalu besar. Pasalnya, bila merujuk pada laporan keuangan Mandiri Syariah, tercatat total modal inti (tier 1) sebesar Rp 8,39 triliun per September 2019.

Kendati meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 8,82% secara year on year (yoy), posisi modal inti tersebut masih sangat jauh dari ketentuan modal inti BUKU IV yang minimal sebesar Rp 30 triliun.

Artinya, Mandiri Syariah masih membutuhkan modal segar untuk Tier 1 sebanyak Rp 21,61 triliun untuk dapat naik ke BUKU IV. Kendati demikian, bank berlogo pita emas ini tetap akan berupaya untuk mendorong pertumbuhan Mandiri Syariah.

Baca Juga: Dua perusahaan gadai kantongi izin usaha dari OJK

"Memang ada grand strategy dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah secara industri yang sekarang dilakukan untuk mendorong bank syariah," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan menambahkan ada beberapa opsi penguatan modal Mandiri Syariah yang bisa dilakukan. Pertama, yakni melalui penyuntikan modal oleh induk.

Kedua, menjadikan Mandiri Syariah sebagai perusahaan terbuka alias initial public offering (IPO) atau mencari investor strategis. Ketiga, melalui penerbitan obligasi subordinasi (subordinated bonds). "Itu semua masuk dalam rencana kami, tapi kami menunggu angka tahun ini final dulu. Nanti dilihat ada kebutuhan atau tidak," ujar Panji.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai adanya rencana untuk menggabungkan bank syariah milik badan usaha milik negara (BUMN). Dalam hal ini, Mandiri Syariah berpotensi mengakuisisi anak usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) pasca spin off. Langkah ini memang lebih cepat untuk mendorong perkembangan perbankan syariah terutama di lingkungan BUMN.

Sebelumnya, Direktur Keuangan BTN Nixon Napitupulu menjelaskan setidaknya perseroan punya tiga opsi untuk menggelar aksi spin off. Pertama, perseroan akan membentuk entitas baru untuk sebagai bank umum syariah (BUS) sebagai pelimpahan UUS. Namun, Nixon bilang opsi ini dinilai perseroan butuh waktu dan dana besar.

“Kalau membuat perusahaan baru akan lama, sementara ketentuannya spin off UUS paling lambat dilakukan pada 2023. Sedangkan soal dana, dari kalkulasi kasar, kami setidaknya butuh Rp 4,5 triliun hingga Rp 5 triliun untuk menjaga ekspansi BUS yang kami dirikan setidaknya hingga lima tahun setelah spin off,” katanya, Jumat (4/10).

Baca Juga: Viral rekening terpotong otomatis tanpa izin, ini penjelasan BPJS Kesehatan

Sedangkan opsi kedua adalah perseroan berencana untuk membeli BUS berukuran kecil yang sudah ada dan kemudian menggabungkannya dengan UUS perseroan, sehingga BTN tak perlu mendirikan entitas baru.

Sayangnya opsi ini juga kandas, Nixon bilang sejatinya perseroan telah memiliki dua calon BUS untuk digabung dengan UUS perseroan. Namun, perseroan menilai dua calon BUS tersebut tak memiliki kriteria yang ditentukan.

Nah, opsi terakhir adalah kebalikan dari opsi sebelumnya. UUS perseroan akan diakuisisi oleh BUS yang sudah ada. Ini jadi opsi yang paling potensial sebab Nixon bilang, saat ini telah menjalin komunikasi terkait dengan BUS milik bank pelat merah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×