Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengatakan pihaknya telah meminta anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk membiayai subsidi dengan skema selisih bunga (SSB) dan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu hasil keputusan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun untuk FLPP dan Rp 3,2 triliun untuk subsidi selisih bunga tahun ini kepada bank-bank milik negara atau BUMN.
Sekadar informasi saja, dalam skema SSB pemerintah akan memberi subsidi untuk menutupi sebagian bunga bank yang dibayarkan masyarakat dalam penyaluran KPR. Sementara skema FLPP, pemerintah menanggung dana KPR hingga 90% sementara sisanya oleh perbankan.
Maryono mengatakan untuk tahun ini pihaknya lebih memprioritaskan pencairan dana anggaran SSB sebesar Rp 3,2 triliun ketimbang FLPP. "Tahun ini kita konsentrasi untuk mencairkan Rp 3,2 triliun, itu cukup," kata Maryono saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/6).
Selain pendanaan SSB tersebut, Maryono juga mengatakan pemerintah juga akan membayar ke BTN sebesar Rp 900 miliar untuk kelebihan penyaluran KPR subsidi tahun 2015 dan 2016 yang dilakukan BTN.
Artinya, anggaran SSB sebesar Rp 3,2 triliun tahun ini akan dipotong Rp 900 miliar untuk pelunasan tagihan di tahun 2015 dan 2016. Sementara, sisanya sebesar Rp 2,3 triliun akan digunakan untuk membangun 225.000 unit rumah.
"Kami melaksanakan program satu juta rumah dari tahun 2014. Nah pada waktu 2015 itu belum dianggarkan. Tapi karena BTN berkomitmen, dana tersebut kami talangi dulu," kata Maryono.
Lebih lanjut, bank berkode emiten BBTN ini mengatakan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai rumah subsidi dalam rangka program sejuta rumah dengan ticket size Rp 120 juta sampai dengan Rp 140 juta per unit. Adapun tahun ini, BTN menargetkan akan membangun rumah subsidi dan nonsubsidi sebanyak 666.000 unit sepanjang 2017.
Maryono menambahkan, untuk pembangunan rumah subsidi dan non subsidi tersebut telah dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia antara lain Jakarta, Balikpapan, Bandung, Ternate, Makassar, Surabaya, dan lainnya.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan bulan Mei 2017, BTN tercatat telah menyalurkan kredit mencapai Rp 173,51 triliun atau tumbuh 18,68% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 146,2 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN juga meningkat di level 21,94% yoy atau naik dari Rp 121,53 triliun pada Mei 2016 menjadi Rp 148,20 triliun di Mei 2017. Adapun, sebagai integrator program tersebut, BTN tercatat telah menyalurkan kredit untuk 302.231 unit rumah pada periode Januari-April 2017. Rinciannya, perseroan telah menyalurkan KPR untuk 61.496 unit rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
