Ini Kata Bankir Soal Tantangan dalam Menjajaki Penerapan Skema Student Loan

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyediakan pinjaman khusus untuk mahasiswa atau student loan dengan bunga lebih murah.

Hal ini menanggapi polemik kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ramai dibicarakan di masyarakat. Sejumlah bank pun mulai mengkaji skema tersebut.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya bersedia menjajaki dan mempelajari pengadaan student loan. Saat ini BCA disebut Jahja sedang mempelajari ketentuannya, BCA juga akan melakukan pilot project untuk produk student loan.

Di sisi lain, Jahja melihat tantangan dari penyediaan produk ini adalah terkait jaminannya. Bank juga harus mengetahui siapa debitur yang menerima, dan kebutuhannya apa. Jadi ada list yang harus diperhatikan.

"Belajar dari peer to peer landing, pinjaman tanpa jaminan harus siap jika non performing loan (NPL) di atas 5%. Karena selama sekolah berarti pinjaman nambah terus, baru bisa cicil setelah bekerja. Jadi harus ada ketentuan pinjaman dimana, berapa tahun bunganya, lalu diakumulasi," jelas Jahja kepada kontan.co.id, Jumat (24/5).

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan juga mengaku sedang mengkaji skema potensial yang bisa diterapkan untuk pengadaan student loan.

"Kami sedang melakukan assessment dulu untuk melihat realistic potential-nya, jadi belum ada programnya" ujar Lani.

Menurut Lani, skema yang paling sederhana untuk penerapan student loan ini adalah seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), karena relatif, dan pasti tidak ada kolateral atau jaminan barang. Namun demikian, Lani melihat tantangannya adalah bisa jadi harus melibatkan orang tua mahasiswa untuk proses kelaziman kreditnya.

"Juga pihak sekolah atau universitas untuk memastikan kredit digunakan untuk pembiayaan pendidikan," katanya.

Setali tiga uang, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar bilang, kalau pihaknya sedang mempersiapkan skema baru untuk student loan ini. Asal tahu saja, student loan BNI sebetulnya sudah ada sebelumnya, tetapi kata Royke memang sedang disetop dan direevaluasi.

"Karena tantangannya adalah bagaimana meyakini setelah lulus mendapat pekerjaan dan mau mengembalikan pinjamannya. Hal ini harus kerjasama dengan PTN," kata Royke.

Lebih lanjut Royke menjelaskan, skema student loan ini pasti akan berbeda dengan KTA dan kredit mikro karena ini tidak ada penghasilan di awal.

Sementara itu, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, penerapan skema student loan bukan solusi. Menurutnya, student loan masih punya beberapa hambatan, salah satunya kepastian mendapatkan pekerjaan setelah lulus perguruan tinggi di Indonesia yang cukup rendah.

"Dengan kondisi itu maka risiko kredit macetnya besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan Universitas mencapai 5,18%. Selain itu persentase penyerapan tenaga kerja lulusan universitas hanya 10,3%. Artinya tidak semua lulusan perguruan tinggi terserap di pasar tenaga kerja," terang Bhima.

Jadi kata Bhima dari segi bisnis, risiko student loan cukup tinggi. Ada kekhawatiran tingkat gagal bayar student loan di Indonesia cukup tinggi dan ini disebut Bhima akan mempengaruhi performa dari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman.

Adapun Peneliti Center of Digital Economy and SMEs, INDEF Nailul Huda menilai, skema pembiayaan, termasuk ke pendidikan, banyak peminat dan potensinya ada. Namun demikian, menurut Huda memang cukup berisiko karena pangsa pasarnya adalah underbanked dan unbanked.

"Nafasnya sama seperti student debt dimana memberikan pembiayaan sekolah bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi student debt kan dibayar ketika sudah lulus dan bekerja, jadi pembayarannya tidak pas ketika masih kuliah. Kalau yang sekarang kan ketika kuliah pembayarannya. Otomatis, ya kalau mereka S1 dan belum berpendapatan, akan berpotensi menjadi kredit macet," ucap Huda.

Kecuali kata Huda nanti sistem student loan pemerintah skemanya setelah mendapatkan pendapatan/pekerjaan baru membayar cicilannya. Itu pun dirasa Huda bisa dengan ambang batas tertentu. Menurutnya, pembayaran bisa melalui pembayaran secara langsung atau dimasukkan dalam komponen pajak penghasilan mereka.

Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya berdiskusi dengan penyelenggara jasa keuangan untuk mendorong pembukaan program student loan yang tidak memberatkan mahasiswa.

Contohnya dengan berbunga rendah dan dapat dibayar setelah mahasiswa lulus dan bekerja.

"Dengan skema yang lebih student friendly. Misalnya nanti bayarnya pas anaknya kerja. Selama skemanya bagus dan tidak memberatkan, itu bisa jadi pilihan, dari perbankan juga ada," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News