Reporter: Fahriyadi, Asep Munazat Zatnika, Roy Franedya, Havid Vebri, Nina Dwiantika |
JAKARTA. Teka-teki calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di DPR terjawab sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (22/2) menyodorkan nama Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, sebagai kandidat tunggal pengganti Darmin Nasution yang habis masa jabatannya pada 22 Mei 2013 (Harian KONTAN, 23 Februari 2013).
Meski DPR pernah menolak bekas Direktur Utama Bank Mandiri ini sebagai orang nomor satu di bank sentral pada 2008, beberapa fraksi DPR tetap menyambut baik pencalonan Agus untuk kedua kalinya. Tapi, untuk menyatakan yes atas pencalonan Agus, fraksi di DPR masih menunggu hasil fit and proper test.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, fraksinya menghargai keputusan presiden yang mencalonkan kembali Agus sebagai gubernur BI. Cuma, Fraksi PKS belum menentukan sikap apapun, apakah menolak atau menerima pencalonan Agus.
Hidayat menilai, Agus memiliki kredibilitas. Tapi, poin plus itu belum cukup karena gubernur BI perlu mendapat kepercayaan publik. Padahal, nama Agus disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi proyek sport center di Hambalang, Bogor. Walau belum terbukti, hal itu akan menjadi pertimbangan DPR dalam mengambil keputusan.
Fraksi Partai Golkar idem ditto. Harry Azhar Azis, anggota Fraksi Golkar, mengatakan, fraksinya belum mengambil keputusan apapun soal pencalonan Agus.
Hanya, menurut dia, Agus punya kelebihan dalam bidang administrasi dan penghematan anggaran. Kelebihan ini terlihat selama Agus menjabat menteri keuangan. Namun bekal itu belum cukup untuk mengisi pos gubernur BI. "Perlu juga pemahaman ekonomi makro, dan Agus masih kurang," ungkap Harry.
Sedang Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dolfi O.F.P. menilai, dari sisi kompetensi, Agus cukup memiliki kapasitas memimpin BI. Tapi, dari sisi politik, pencalonan Agus tidak pas lantaran sudah pernah ditolak DPR sebelumnya.
Kasus Hambalang juga bisa mengganjal pencalonan Agus. "Kasus ini bisa menganggu," ujar Dolfi. Maka dari itu, Fraksinya berencana meminta tambahan nama calon.
Sementara, Anggota Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menyatakan, sebagai partai penyokong utama pemerintah, fraksinya mendukung pencalonan Agus. Tapi, bukan berarti Agus bisa melenggang dengan mudah.
Yang menjadi ganjalan Agus adalah dukungan politik. Hanya, konstelasi politik di DPR saat pencalonan Agus pada 2008 dengan sekarang berbeda. Jadi, "Peluang masih terbuka," ujar Achsanul.
Siapapun gubernur BI nantinya, Doddy Arifianto, pengamat ekonomi, menuturkan, dia harus menegakan kepatuhan semua pemangku kepentingan atau stakeholder dalam menjalankan kebijakan bank sentral. Misalnya, aturan devisa hasil ekspor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
