Kementerian BUMN Siapkan Aturan Dukung Penyaluran KPR MBR

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian BUMN siap mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih baik lagi.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan yakni nominal angsuran yang dinilai terlalu tinggi.

Sehingga perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen. Sehingga, permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat.

"Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting kan cicilannya. Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta," ungkap dia dalam siaran pers, Senin (1/9).

Sebab, jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30% penghasilan masyarakat menengah ke bawah, maka akan sulit untuk merealisasikan hal ini.

"Karena kan kita tahu kalau dari daya beli misalnya orang punya penghasilan Rp5 juta gitu kan [perhitungan] bank itu kan 30% maksimum [pengjasilan untuk cicilan], kan Rp1,5 juta. Artinya untuk kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp4 juta, ya memang harus tenornya diperpanjang," jelasnya.

Sehingga, dua sisi yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini.

"Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat tadi, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga," ungkapnya.

Sementara itu, ia juga memastikan secara perlahan harga rumah subsidi juga akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah agar kesenjangannya tidak terlalu jauh.

"Yang memang kita harap kan memang nanti Pelan-pelan juga harga subsidi ini juga harus naik juga pelan-pelan ya. Karena kan yang subsidi sekarang Rp166 juta. Itu kita juga lagi usulkan ya supaya agak ada penyesuaian karena memang secara nilai material, bahan baku, segala macam memang sudah enggak memadai," tuturnya.

Sehingga nantinya, kualitas antara rumah bersubsidi dan rumah berpenghasilan menengah kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mendongkrak dari sisi permintaan untuk KPR dengan skema menurunkan angsuran per bulan, namun dengan menyesuaikan kembali tenor angsuran.

"Tenor nya kita panjangin, 20-30. Untuk kita [angsuran] bisa turun Rp100.000, Rp200.000 per bulan. Dan itu buat masyarakat bawah itu, kan sesuatu banget dengan angsuran yang turun sejauh itu. Sehingga dengan cara itu kita bisa harapkan penjualan bisa naik, itu yang lagi kita kerjakan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk memangkas biaya-biaya di depan yang ditanggung konsumen saat melakukan proses KPR.

"Sehingga di luar kan DP sudah turun banget gitu ya. Tapi masih ada biaya-biaya lain yang kita mau coba kecilin lagi supaya biaya awalnya enggak terlalu berat atau itu bisa di diangsur juga," katanya.

Selain itu, ada juga penghapusan PPN dan biaya BPHTB yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga hal itu akan mempermudah dan mempermurah proses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

"Jadi paling enggak biaya transaksi seperti BPHTB, itu sama pemerintah ditanggung kan Sehingga Turun. Jadi, benar-benar ya pas beli rumah ya bayarnya hanya untuk beli rumah saja, enggak ada lagi," imbuhnya.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan, saat ini kepemilikan rumah dengan skema KPR Subsidi maupun non subsidi sebenarnya prospeknya sangat tinggi. Namun memang diperlukan inovasi dalam produk keuangan yang diberikan oleh perbankan agar serapannya optimal.

Sehingga, ia berharap BTN segera merampungkan produk pembiayaan KPR yang kompetitif sehingga bisa diakses oleh masyarakat menengah maupun MBR.

Ia mencontohkan, Perumnas Samesta Pasadana yang saat ini sudah bisa menjual 1.500-an unit rumah dari proyeksi unit sebanyak 2.800 rumah.

"Jadi kebutuhan untuk mereka dekat dengan rumah pasti dibutuhkan. Jadi ya prospeknya masih bagus sekali. Dan aksesnya, transportasinya juga mendukung, mulai dari kereta api, nanti ada exit tol, sangat mendukung," katanya.