Keputusan Anggaran TKD Bisa Pengaruhi Likuiditas Bank Daerah

Minggu, 14 September 2025 / 18:46 WIB

ILUSTRASI. Warga membayar pajak bumi dan bangunan pada gerai Bank Jatim di kantor Badan pendapatan daerah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (14/3/2023). Berdasarkan data Bappeda Jombang, jumlah tunggakan pajak tahun 2022 mencapai Rp1,6 miliar naik dari tahun sebelumnya Rp1,5 miliar. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/hp.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Janji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bisa jadi angin segar bagi Perbankan Daerah (BPD). Dalam hal ini, Bank Daerah bisa memiliki ruang likuiditas yang lebih longgar jika TKD bertambah.

Seperti diketahui, bank daerah saat ini memiliki likuiditas yang relatif lebih ketat. Di mana, per Juni 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Loan to Deposit Ratio (LDR) dari bank daerah berada di level 84,84%, lebih ketat dari periode Juni 2024 di level 83,46%.

Meski demikian, likuiditas tersebut memang sedikit membaik jika dibandingkan pada posisi akhir tahun 2024. Di periode tersebut, LDR dari perbankan daerah sempat menyentuh 87,49%.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Chandra mengungkapkan bahwa dana transfer pusat ke daerah atau TKD merupakan sumber dana untuk mendukung likuiditas di BPD. Mengingat, pemegang saham BPD adalah pemerintah daerah yang pada akhirnya kas daerah pun dikelola oleh BPD.

Meski demikian, signifikansinya bisa berbeda di tiap-tiap bank daerah. Itu akan tergantung pada seberapa besar komposisi TKD dalam Dana Pihak Ketiga (DPK) dan bagaimana dengan sumber dana lainnya yang dimiliki BPD.

“Data historis di Bank Nagari selama ini. rata-rata komposisi dana Pemda dari total DPK berkisar antara 10% hingga 15% di posisi setiap akhir bulan,” ujar Gusti, Sabtu (13/9/2025)

Sebagai informasi, per Juni 2025, DPK yang dimiliki oleh bank daerah Sumatera Barat ini mencapai Rp 27,05 triliun. Di mana, LDR yang dimiliki pada periode tersebut mencapai 93,98%, mengetat dari periode sama tahun sebelumnya di level 93,32%.

Lebih lanjut, Ia pun bilang Bank Nagari akan semakin mengintensifkan strategi dan langkah-langkah peningkatan tabungan dari sumber sana lainnya. Misalnya, melalui dukungan SuperApps Ollin by Nagari yang menjadi pendukung utama tabungan Bank Nagari.

Direktur Utama Bank DIY Santoso Rohmad mengungkapkan saat ini kontribusi TKD terhadap likuiditas bank daerah Yogya ini sebesar 9% hingga 9,5%. Artinya, meski akan berdampak terhadap likuiditas Bank BPD DIY, namun dalam taraf yang tidak terlalu signifikan.

Jika mengacu pada laporan keuangan per Juni 2025, LDR yang dimiliki oleh Bank DIY berada di level 83,31%. Jika dibandingkan periode sama tahun lalu ada pengetatan dengan LDR di periode tersebut masih di level 74,05%.

“Kontribusi utama likuiditas Bank BPD DIY lebih banyak berasal dari dana masyarakat,” ujar Santoso.

Untuk meningkatkan sumber pendanaan, ia bilang pihaknya akan lebih mengoptimalkan kerja sama bisnis dengan lembaga atau korporasi pada berbagai sektor antara lain kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Serta,meningkatkan fitur perbankan digital untuk menambah daya tarik produk Bank DIY bagi nasabah ritel.

Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan BJTM, Arif Suhirman menjelaskan bahwa TKD memang berkontribusi sekitar 60% terhadap total keuangan daerah. Hanya saja, komposisi transfer dana ke daerah tersebut hanya sebesar 26,8% dari seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dari BJTM per Juni 2025.

Mengacu pada laporan keuangan BJTM di periode tersebut, DPK yang dihimpun Bank Jatim mencapai Rp 78,9 triliun. Artinya, komposisi transfer dana yang dikelola oleh Bank Jatim hanya senilai Rp 21,14 triliun.

“Pengelolaan DPK perseroan secara berkesinambungan lebih menyasar pada masyarakat,” ujar Arif, Kamis (11/9/2025).

Lebih lanjut, ia bilang untuk menjaga likuiditas yang dimiliki oleh Bank Jatim, manajemen telah melakukan beberapa langkah seperti membentuk ekosistem keuangan dengan memanfaatkan captive market dari pemerintah daerah itu sendiri.

Misalnya, dengan melakukan eksplorasi mulai dari Badan Usaha Milik Daerah, investor atau rekanan Pemerintah, hingga universitas yang ada di wilayah Jawa Timur.