Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Harian Kompas dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyelenggarakan Forums Diskusi dengan tema "Bank Infrastruktur, Perlu atau Tidak?". Forum ini berlangsung di Hotel Kempinski, Kamis (2/4).
Latar belakangnya adalah Indonesia membutuhkan pendanaan dalam jumlah sangat besar untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Menurut kalkulasi Bappenas dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 5.519 triliun. Jumlah ini setara dengan Rp 1.102 triliun rata-rata kebutuhan per tahunnya.
Sayangnya, menurut Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan, ada keterbatasan APBN-P 2015 yang hanya mampu mengalokasikan Rp 290 triliun untuk kebutuhan infrastruktur. Jumlah ini hanya 3% dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 10.000 triliun - Rp 11.000 triliun.
"Oleh sebab itu, untuk mengisi kesenjangan sumber pendanaan pembiayaan infrastruktur ini. Perbankan nasional telah berpartisipasi dengan menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp 244,80 triliun atau hanya 16,80 % dari total kredit perbankan," kata Bambang.
Oleh sebab itu, wacana perlunya Bank Infrastruktur kembali marak. Diskusi yang diselenggarakan Kompas dan PT SMI diharapkan memberikan masukan untuk rencana pembentukan Bank Infrastruktur sehingga dapat menciptakan sinergi dengan pihak terkait.
"Bank Infrastruktur diharapkan menjadi penyedia dana jangka panjang bagi pendanaan infrastruktur. Selain itu, bank infrastruktur diharapkan menciptakan sinergi dengan investor swasta, private equity, dan perbankan dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan sumber pendanaan yang sangat besar," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
