Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Mininya jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hingga saat ini merupakan pekerjaan rumah utama yang mesti diselesaikan.
Oleh karena itu, di bawah jajaran direksi baru, BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk lebih mendorong program untuk meningkatkan jumlah kepesertaan.
Reskon Silaban, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, persoalan kepesertaan BPJS akan menjadi prioritas utama karena merupakan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
"Ini menjadi mandat UU, BPJS harus bisa memastikan seluruh pekerja formal bisa masuk menjadi peserta," kata Reskon usai dilantik Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidan, Selasa (23/2).
Asal tahu saja, jumlah kepesertan BPJS pada 2015 mencapai 19,1 juta dengan total dana pengelolaan senilai Rp 206 triliun.
Jumlah kepesertaan tersebut masih jauh ketimbang total pekerja formal yang ada di Indonesia sebanyak 40 juta orang.
Menurut Rekson, direksi BPJS harus melakukan terobosan-terobosan untuk merealisasikan peningkatan peserta, misalnya dengan pendekatan yang lebih intensif ke pengusaha.
"BPJS juga harus membuka akses yang lebih luas sehingga juga bisa memberikan kesempataan bagi pekerja informal," ujar dia.
Terkait adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) beberapa perusahaan yang hengkang dari Indonesia, BPJS juga harus memperhatikan hal tersebut dengan mempermudah proses klaim pekerja tersebut.
"Kami tidak langsung menangani PHK, namun kami akan upayakan untuk mmepercepat masalah klaimnya," ujar dia.
Hanif Dakhiri, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, pengelolaan dana iuran pekerja juga harus dikelola secara maksimal sehingga mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi pekerja.
"Saya harap direksi dan dewan pengawas yang terpilih lebih profesional lagi dalam mengelola pendanaannya," kata dia.
Agus Susanto, Direktur Utama BPJS mengatakan, pihaknya siap melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan manfaat yang maksimal kepada peserta.
Selain itu, portofolio investasi yang dilakukan BPJS juga akan ditujukan untuk kegiatan yang memliki efek positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan infrastruktur.
Namun sayangnya, ia tidak merinci apa saja program jangka pendeka yang akan diprioritaskan.
"Nanti saya akan bicara dengan tim investasi, saya akan bicara roadmapnya, sekarang saya belum tahu protofolionya seperti apa, mungkin dalam 1-2 minggu akan melihat komposisi portofolio," ujar Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
