Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan lebih dari 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut. Menurut Bank Indonesia (BI), pada Kuartal III-2023, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini mencerminkan ketangguhan ekonomi nasional dalam menghadapi perlambatan ekonomi global.
Kestabilan ekonomi nasional tidak lepas dari kinerja sektor perdagangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan (NP) nasional selalu surplus dalam 41 bulan terakhir. Keadaan NP yang positif berperan penting dalam menjaga transaksi berjalan tetap terkendali, bahkan di tengah penurunan harga komoditas global, perlambatan ekonomi global, dan peningkatan permintaan domestik.
Bank Indonesia melaporkan bahwa transaksi modal dan finansial tetap dalam kondisi terkendali, terutama didukung oleh investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang kuat. Investasi langsung yang kuat ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik.
Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Agus Rofiudin, menggarisbawahi pentingnya perdagangan luar negeri dan FDI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi konsumsi berdasarkan keunggulan komparatif. Ia menjelaskan bahwa perdagangan memungkinkan negara untuk mengakses barang dan jasa dengan biaya lebih rendah, sementara FDI mendorong transfer teknologi dan perbaikan institusi dari negara maju ke negara berkembang.
Kondisi ini berpotensi menghasilkan biaya logistik yang lebih rendah, waktu pengiriman yang lebih singkat, dan peningkatan peluang kerja, yang semuanya berdampak positif pada daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Dorongan APBN untuk Kelancaran Logistik
Rancangan APBN 2024 telah disahkan melalui pembicaraan tingkat II (Paripurna) pada bulan September lalu. APBN tahun 2024 disusun dengan tujuan menjadi instrumen kebijakan yang handal dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada tahun 2024.
Agus juga mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik yang mereda dapat mengakibatkan fragmentasi perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) memprediksi pertumbuhan perdagangan dunia pada tahun 2023 hanya sekitar 1,7% dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 sebesar 3,2%.
Selain itu, pemerintah telah menyusun APBN 2024 dengan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi sebesar 2,8%, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$.
Belanja negara yang mencapai Rp3.325,1 triliun telah dialokasikan sebesar Rp2.467,5 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan sebesar Rp857,6 triliun untuk Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat dimaksimalkan untuk memperkuat APBN sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Pemerintah memahami bahwa tahun 2024 akan membawa banyak tantangan, seperti situasi geopolitik yang tidak pasti, perubahan iklim, ancaman pandemi, dan digitalisasi. Untuk mengatasi tantangan digitalisasi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipatif.
Kinerja ekonomi nasional didorong oleh sektor-sektor utama, seperti industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Sektor industri masih menjadi kontributor terbesar dibandingkan sektor lainnya. Kondisi ini sesuai dengan komposisi impor nasional yang masih didominasi oleh bahan baku. Oleh karena itu, kelancaran logistik dalam pasokan bahan baku dan produk jadi adalah kunci untuk memaksimalkan efisiensi.
Meskipun demikian, kinerja logistik nasional masih jauh dari ideal. World Bank dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dengan nilai 3.0. Biaya logistik nasional juga masih tinggi, mencapai 14,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Belanja infrastruktur dalam APBN 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Kebijakan infrastruktur bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk konektivitas, transportasi, energi, ketenagalistrikan, pangan, dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar. Ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital.
Peningkatan konektivitas dan transportasi serta investasi dalam infrastruktur TI sangat relevan dengan kinerja logistik. Infrastruktur jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan akan mendukung dengan penyediaan akses internet dan sistem penyiaran digital. Kombinasi pembangunan infrastruktur dan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) dapat membawa dampak positif pada kinerja logistik.
NLE: Memaksimalkan Fungsi APBN
NLE adalah langkah strategis pemerintah untuk mengatasi tantangan kinerja logistik, sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden No. 5 tahun 2020. NLE merupakan platform digital layanan logistik yang melibatkan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga (K/L), perusahaan terkait, dan pelaku logistik.
Kolaborasi digital di dalam platform NLE memastikan kelancaran aliran barang ekspor dan impor, serta aliran barang domestik, baik di antara wilayah di satu pulau maupun antar pulau.
NLE menyederhanakan proses bisnis layanan pemerintah dalam sektor logistik, menggabungkan sistem layanan logistik swasta, dan menyederhanakan transaksi pembayaran dan fasilitasi pembayaran antara pelaku bisnis logistik. Selain itu, NLE akan membantu merencanakan tata ruang pelabuhan dan jalur distribusi barang.
Dalam konsep dasar NLE ini terdapat empat pilar utama yang menjadi fondasi:
- Simplifikasi proses bisnis layanan dari pemerintah dan swasta.
- Kolaborasi antar platform logistik.
- Fasilitas pembayaran yang lebih mudah melalui skema penagihan tunggal.
- Perencanaan tata ruang yang meningkatkan efisiensi pergerakan barang.
Terobosan NLE, seperti layanan Sistem Pelayanan Online Satu Pintu atau Single Submission (SSm), yang dikembangkan oleh LNSW, telah berhasil mengurangi tahapan proses bisnis, menghilangkan pengulangan proses, dan memudahkan pengurusan layanan logistik pemerintah. Dengan NLE, pelaku bisnis tidak perlu lagi mendatangi masing-masing K/L untuk mencari tahu tentang regulasi, prosedur, dan persyaratan bisnis.
Tujuan dari pembangunan NLE adalah membuat proses bisnis di Indonesia lebih kompetitif, baik dalam hal waktu, pengurangan kompleksitas, percepatan, dan pada akhirnya, biaya.
NLE merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak dan entitas yang terlibat dalam logistik. Implementasi NLE tidak hanya berfokus pada hasil, melainkan juga pada dampak positifnya bagi masyarakat. Dengan implementasi NLE yang didukung oleh APBN tahun 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi dan kerja sama yang meningkatkan kinerja logistik dan memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
