NPL Kredit Properti Naik Awal Tahun Ini Imbas Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi

Reporter: Ammar Rezqianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kualitas kredit properti perbankan tampaknya semakin menurun di awal tahun 2026. Turunnya tingkat perekonomian masyarakat menyebabkan banyak cicilan kredit properti sulit terbayar.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit properti pada Februari 2026 sebesar 3,24%. Angka ini naik dibandingkan Februari 2025 sebesar 2,99%.

Di samping itu, BI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit properti di Februari 2026 masih tercatat tinggi, yaitu naik sampai 13,7% secara tahunan (yoy). Ini berarti kenaikan NPL juga disertai dengan bertambahnya jumlah kredit yang bermasalah atau macet.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, kondisi ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat pada awal tahun 2026. Sebab itu, banyak debitur yang kesulitan membayar cicilan kredit propertinya.

"Dalam situasi ini, bank harus menyiapkan skenario restrukturisasi utang bagi KPR yang sudah macet atau berpotensi macet," kata Wijayanto saat dihubungi, Kamis (16/4/2026).

Wijayanto mengimbau perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit properti. Bank harus bisa menilai bagaimana kondisi ekonomi serta calon debitur ke depannya guna mengantisipasi kenaikan kredit macet.

Ia juga memprediksi, permintaan kredit properti ke depannya akan semakin menurun, seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk dan suku bunga yang semakin tinggi.

Pendapat senada juga disampaikan Yusuf Rendy, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Ia menilai kualitas kredit properti saat ini merupakan konsekuensi dari cara penyaluran kredit di tahun-tahun sebelumnya.

Yusuf menilai, bank terlalu agresif menyalurkan kredit properti pada tahun 2021 sampai 2023. Pada periode itu, likuiditas bank memang sedang longgar dan suku bunga juga relatif rendah.

Secara alami, Yusuf bilang, kualitas kredit dari ekspansi seperti itu memang baru akan diuji dan terlihat hasilnya beberapa tahun kemudian. Terlebih, tekanan kredit di tahun 2025 dan 2026 ini seperti datang berlapis.

Selain pendapatan kelas pekerja yang semakin terkikis, naiknya suku bunga akibat kebijakan BI juga baru mulai terasa tahun ini, terutama bagi debitur yang sudah keluar dari periode bunga tetap dan masuk ke floating.

"Di titik ini, cicilan bisa naik cukup signifikan. Masalahnya, kenaikan cicilan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan," kata Yusuf saat dihubungi, Kamis (16/4/2027).

Yusuf juga menilai desain produk KPR dengan skema fixed-to-floating sangat berisiko. Banyak debitur mendaftar KPR itu dengan asumsi kondisi akan stabil, tapi ketika bunga naik, lonjakan cicilannya langsung sangat terasa.

"Fenomena ini menurut saya bukan sekadar siklus jangka pendek. Ini sudah mulai mengarah ke sinyal struktural," ucapnya.

Lebih dalam lagi, Yusuf menyebut fenomena naiknya NPL kredit properti ini sebagai sinyal dari semakin lebarnya ketimpangan kelas ekonomi di masyarakat.

Ia menyebut perekonomian Indonesia memang masih bertumbuh. Akan tetapi, pertumbuhan itu didominasi oleh masyarakat kelas atas, sementara masyarakat kelas pekerja semakin terimpit finansialnya.

Yusuf bilang, tanda pertama dari munculnya situasi ekonomi tersebut adalah semakin banyaknya kredit properti yang macet, terutama di segmen KPR. Ke depannya, ia menyebut pihak bank harus lebih bergerak aktif untuk membaca risiko di dalam portofolio kreditnya.

"Ada banyak debitur yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana cicilan mereka akan berubah. Restrukturisasi perlu dilakukan, tapi harus benar-benar membantu, bukan sekadar memperpanjang tenor," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News