Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Wahyu T.Rahmawati
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berniat merampingkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lebih efisien. Pasalnya, jumlah BPR membanjir di Tanah Air atau mencapai 1.621 unit BPR per April 2017.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Budi Armanto mengatakan, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait rencana perampingan BPR sehingga belum ada keputusan jumlah ideal BPR yang berdiri.
"Kajiannya belum selesai. Namun, arahnya agar BPR melakukan konsolidasi," kata Budi, Senin (10/7). Langkah perampingan BPR ini untuk memperkuat struktur permodalan dan tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG) di BPR.
Sependapat, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyebutkan, masih terdapat permasalahan internal pada BPR yang perlu dibenahi antara lain permodalan yang masih terbatas.
Regulator perbankan ini mengharapkan dengan peningkatan struktur permodalan pada BPR akan meningkatkan daya saing kelompok BPR dengan lembaga keuangan lain. Saat ini, BPR dikategorikan berdasarkan besaran modal. Misalnya, BPR BUKU I dengan modal inti Rp 15 miliar, BPR BUKU II bermodal inti Rp 15 miliar-Rp 50 miliar, dan BPR BUKU III bermodal inti di atas Rp 50 miliar.
Tak hanya itu, OJK memantau sejumlah kondisi BPR yang menekan daya saing. BPR memiliki biaya dana yang tinggi sehingga berdampak pada bunga kredit. Produk dan layanan BPR juga belum variatif, padahal harus bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam menjaring bisnis mikro dan kecil.
Daya saing yang belum kuat membuat kontribusi BPR hanya 1% terhadap total aset industri perbankan. OJK mencatat, aset BPR sebesar Rp 115,2 triliun atau naik 10,18% per April 2018. Sedangkan, per April 2017 penyaluran kredit Rp 110,9 triliun atau naik 9,95% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 95,5 triliun atau naik 9,85%.
Ketua Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, Perbarindo bersama OJK tengah mengkaji pengembangan produk dan branding BPR. "Karena keterbatasan modal, kami akan bekerjasama antar BPR untuk infrastruktur teknologi informasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
