OJK Kaji Pemutihan Kredit Kecil agar Akses KPR Subsidi Tak Mandek

Sabtu, 18 Oktober 2025 / 14:45 WIB

ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta, Senin (23/10/2025). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok wacana pemutihan kredit macet masyarakat bernilai kecil, khususnya di bawah Rp 1 juta.

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok wacana pemutihan kredit macet masyarakat bernilai kecil, khususnya di bawah Rp 1 juta.

Langkah ini diharapkan bisa membuka kembali akses pembiayaan bagi calon debitur rumah bersubsidi (KPR FLPP) yang terhalang riwayat kredit macet minor di sistem perbankan.

Rencana ini berawal dari usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Ia menerima keluhan dari para pengembang yang menyebut banyak calon pembeli rumah subsidi gagal mengajukan KPR karena tercatat memiliki tunggakan kecil di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, para pengembang bahkan bersedia menanggung kredit macet tersebut asalkan calon debitur dapat dihapus dari daftar hitam SLIK.

“Katanya pengembang siap menanggung karena jumlahnya tidak besar. Sebagai gantinya, mereka bisa mendapatkan peluang bisnis baru,” ujar Purbaya, Kamis (16/10/2025).

Meski demikian, Purbaya menegaskan wacana ini masih akan dikaji lebih dalam bersama OJK dan BP Tapera pekan depan.

Pemerintah ingin memastikan kebenaran data dan menilai dampak ekonominya. “Jika benar ada ratusan ribu calon debitur terhambat hanya karena kredit macet di bawah Rp 1 juta, pemutihan layak dipertimbangkan,” ujarnya.

Kebijakan ini berpotensi memberi angin segar bagi sektor properti, terutama program perumahan rakyat. Pasar KPR subsidi selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan kredit konsumsi.

Dengan dibukanya kembali akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, geliat ekonomi sektor konstruksi hingga bahan bangunan juga diperkirakan meningkat.

Namun, dari sisi perbankan, kebijakan pemutihan tetap menyimpan risiko. Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, mengakui ada calon debitur yang gagal lolos proses underwriting karena tunggakan kecil.

Menurutnya, jika aturan pemutihan resmi diterapkan, bank akan menyesuaikan mekanisme kredit tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“BTN akan tetap menjaga prudential banking dan mengantisipasi moral hazard, karena risiko kredit tetap ada di pihak bank,” kata Setiyo. BTN, lanjutnya, memperkuat proses pra-penilaian dan edukasi literasi kredit untuk menjaga kualitas kredit FLPP.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto, menilai catatan SLIK bukan satu-satunya kendala.

“Banyak juga calon debitur yang masih memiliki pinjaman berjalan dengan status kurang lancar. Itu juga jadi pertimbangan kami,” ujarnya.

BPD DIY, kata Agus, tetap mematuhi ketentuan OJK soal kolektibilitas kredit dan menerapkan mitigasi risiko agar penyaluran KPR FLPP tetap sesuai target nasional.

Jika jadi diterapkan, kebijakan pemutihan kredit kecil ini tak hanya bisa memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga menjadi stimulus ekonomi baru bagi sektor perumahan dan industri turunannya.