OJK Kebut Penyusunan Roadmap Bullion, Siapkan Ekosistem Keuangan Berbasis Emas

Senin, 20 Oktober 2025 / 10:24 WIB

ILUSTRASI. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman. OJK tengah mematangkan penyusunan roadmap atau peta jalan bullion sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor jasa keuangan berbasis emas di Indonesia

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan penyusunan roadmap atau peta jalan bullion sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor jasa keuangan berbasis emas di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, proses penyusunan roadmap tersebut dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan.

“Ya, kami bikinnya tidak hanya OJK sendiri, tetapi juga berkoordinasi dengan kementerian, lembaga terkait, dan asosiasi. Jadi, sedang dalam proses,” ujar Agusman saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (13/10) lalu.

Agusman berharap roadmap bullion bisa diluncurkan secepatnya, meski belum menyebutkan waktu pastinya.

“Kami berharap mudah-mudahan bisa tepat pada waktunya. Nanti, kami update kalau sudah siap,” katanya.

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa roadmap bullion disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ia menambahkan, peta jalan tersebut tak hanya mengatur soal bisnis gadai, tetapi juga mencakup simpanan emas, pembiayaan emas, pendanaan emas, hingga perdagangan emas.

“Sebetulnya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 yang sudah diluncurkan juga merupakan satu paket dengan roadmap bullion,” jelasnya.

Menurut Agusman, keterkaitan antara dua roadmap itu tampak dari pengaturan usaha gadai yang memungkinkan pelaku usaha melakukan kegiatan bullion sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan modal dan regulasi lainnya.

Ekosistem Bullion Masih dalam Pendalaman

Lebih lanjut, Agusman mengatakan OJK masih melakukan pendalaman terhadap pengembangan ekosistem bullion nasional.

Pasalnya, meskipun kegiatan usaha bullion sudah berjalan hampir satu tahun, sejumlah lembaga penunjang belum terbentuk.

“Misalnya saja, Dewan Emas Nasional, Asosiasi Pasar Bullion Indonesia, hingga lembaga kliring bullion juga belum terealisasi,” ungkapnya.

OJK, lanjut Agusman, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan regulasi, transparansi, dan keamanan kegiatan usaha bullion.

“Saat ini pendalaman terhadap pengembangan ekosistem terus dilakukan, termasuk aspek-aspek pendukung yang diperlukan,” jelasnya dalam keterangan tertulis RDK OJK, Senin (13/10).

Baru Dua LJK Kantongi Izin Bullion

Hingga kini, baru Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Pegadaian yang tercatat menjalankan kegiatan usaha bullion di Indonesia.

Selain dua lembaga tersebut, belum ada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain yang memperoleh izin usaha penyelenggaraan kegiatan bullion.

Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion pada 14 November 2024, sebagai tindak lanjut dari amanat UU P2SK.

Penerbitan regulasi tersebut menandai dimulainya secara resmi kegiatan usaha bullion di sektor jasa keuangan.

Adapun kegiatan usaha bullion mencakup simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh LJK sesuai dengan ketentuan OJK.