/2024/03/26/1902075748.jpg "OJK: Kenaikan Anggaran Transfer ke Daerah Bisa Jadi Peluang bagi Industri Penjaminan")
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp 735 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilainya meningkat 5,5%, jika dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp 696,9 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kenaikan TKD 2027 menjadi Rp 735 triliun pada prinsipnya dapat menjadi peluang positif bagi industri penjaminan.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan hal itu dapat menimbulkan peningkatan pembiayaan proyek, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi daerah.
Baca Juga: Radana Finance (HDFA) Bidik Pembiayaan Rp 4,1 T, Andalkan Sektor Tambang & Sawit
"Namun, peluang tersebut tetap perlu diikuti dengan akseptasi yang prudent dan manajemen risiko yang baik, termasuk bagi Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) berbentuk Perseroda," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (8/9/2026).
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai kenaikan TKD 2027 bisa saja berdampak pada bisnis penjaminan, tetapi bersifat tidak langsung. Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi mengatakan kenaikan TKD tentunya akan memperbesar kapasitas fiskal daerah.
"Jika dana tambahan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan belanja produktif, proyek pengadaan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap pembiayaan UMKM, tentu permintaan terhadap produk penjaminan berpotensi meningkat," ucapnya kepada Kontan.
Untuk penjaminan proyek dan pengadaan, Agus menyampaikan kenaikan aktivitas belanja pemerintah daerah berpotensi meningkatkan kebutuhan surety bond, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan produk penjaminan terkait pengadaan. Untuk pembiayaan UMKM dan ekonomi daerah, dia bilang daerah yang memiliki ruang fiskal lebih besar dapat menjalankan program pemberdayaan UMKM, koperasi, dan sektor produktif.
"Aktivitas tersebut dapat mendorong permintaan terhadap penjaminan kredit," ungkapnya.
Baca Juga: Transaksi PUAB KB Bank (BBKP) Tumbuh Double Digit, Likuiditas Tetap Terjaga
Selain itu, terkait penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), Agus mengatakan tambahan kapasitas fiskal dapat membuka peluang penguatan modal, kerja sama, atau pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan BUMD, termasuk perusahaan penjaminan daerah atau Jamkrida.
Namun, dia melihat dampak 2027 tidak akan serta-merta sebesar kenaikan nominal TKD. Sebab, TKD juga banyak digunakan untuk belanja yang tidak secara langsung menciptakan permintaan terhadap penjaminan, seperti pendidikan, kesehatan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pelayanan publik. Oleh karena itu, paling penting bagi industri penjaminan bukan sekadar besarnya nilai TKD, melainkan ke mana TKD dibelanjakan.
Terkait kinerja, OJK mencatat, nilai aset perusahaan penjaminan mencapai Rp 60,48 triliun per Juli 2026. Nilainya terkontraksi 4,64% secara Year on Year (YoY).
Adapun nilai imbal jasa penjaminan mencapai Rp 4,83 triliun per Juli 2026, atau tumbuh 8,72% YoY. OJK juga mencatat, nilai klaim penjaminan sebesar Rp 4,45 triliun per Juli 2026, atau tumbuh 7,51% YoY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
