Reporter: Ferrika Sari | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memproses permohonan relaksasi pemasaran produk asuransi unitlink melalui kanal digital. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai, hal itu diperlukan agar penjualan unitlink tetap berjalan meski adanya pembatasan sosial (social distancing) akibat corona.
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II OJK Moch. Ihsanuddin menjelaskan, permohonan relaksasi tersebut masih diproses terkait jenis produk asuransi serta peraturan yang akan dibuat. Pematangan aturan ini merupakan kewenangan Deputi Komisioner Pengawas IKNB 1 OJK Anggar B. Nuraini.
Baca Juga: Produsen sepeda listrik SLIS bukukan pertumbuhan pendapatan 56,1% tahun lalu
“Ya betul (relaksasi diproses) terkait mitigasi risikonya seperti apa karena masih ada pembahasan yang tidak saling bertemu. Kami juga membahas teknologi informasinya seperti apa yang mendukung dan aman bagi pemegang polis,” kata Ichsanuddin kepada Kontan.co.id, Sabtu (18/4).
Senada, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menyebut fokus OJK dalam hal terkait bagaimana cara perusahaan asuransi menjelaskan produk unitlink ke nasabah jika dipasarkan melalui digital.
Mengingat, penjualan unitlink memang memerlukan tatap muka untuk memberikan pemahaman dan penjelasan produk dengan baik ke calon nasabah.
“Dengan tatap muka, maka penjelasan mengenai karakteristik produk dapat dilakukan mulai dari persyaratan, kondisi, biaya dan manfaatnya. Ingat, literasi keuangan kita masih 30%, artinya produk tertentu harus ada ekstra penjelasan dari lembaga keuangan agar masyarakat tidak komplain dan merasa dirugikan,” jelasnya.
Baca Juga: Karyawan dirumahkan, pengusaha mal curhat ke wakil walikota Depok
Apalagi, produk unitlink berkaitan dengan investasi sehingga risikonya lebih besar. Dengan begitu, pemasaran unitlink bukan sekadar menggantikan tatap muka dengan tanda tangan digital saja, tapi juga AAJI juga wajib memastikan penjualan produk ini bisa memberikan perlindungan ke konsumen.
“Kami sering menemukan petugas asuransi tidak menjelaskan dengan baik skenario-skenario itu. Jadi adanya kerentanan apalagi pemahaman nasabah juga masih lemah,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kasus Jiwasraya. Awalnya nasabah mengaku mereka dijanjikan produk deposito dengan manfaat asuransi. Namun nyatanya itu produk saving plan mirip unitlink yang seolah - olah menjanjikan jaminan imbal hasil.
Sebelumnya, AAJI juga meminta OJK untuk menghapus kewajiban tanda tangan basah dalam kontrak polis unit link dan digantikan dengan tanda tangan digital atau elektronik. Terkait hal itu, pihaknya meminta perusahaan asuransi harus juga mengurus sertifikasi tanda tangan digital ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) jika relaksasi ini disetujui OJK.
AAJI mengaku siap jika harus mengurus sertifikasi tersebut. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengaku bahwa asosiasi telah berdikusi dengan beberapa penyedia tanda tangan digital.
Baca Juga: Mulai 1 Mei 2020 penumpang ferry wajib beli tiket via online
“Kalau tidak salah, BSSN adalah penyedia tanda tangan digital ini untuk institusi pemerintah yakni kementrian, lembaga dan non-lembaga. Sedangkan untuk non-pemerintah, sejauh ini baru ada tiga yang mendapatkan izin salah satunya Perum Peruri,” terangnya.
Sementara untuk memastikan penjualan unitlink tetap aman, nantinya pemasaran produk akan direkam melalui video maupun audio. Kemudian memberikan penjelasan ke pemegang polis melalui telepon dan email untuk memastikan mereka paham akan produk yang dibeli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
