Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Dessy Rosalina
JAKARTA. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), awal tahun 2014 adalah jalan panjang. Pasalnya, lembaga baru ini harus meniti sejumlah aturan agar bisa lahir tepat waktu di Januari 2014. Kali ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan aset dan liabilitas atau biasa disebut RPP Alma.
OJK menilai, salah satu poin penting yang harus tercantum dalam RPP Alma adalah larangan suntikan dana ke anak usaha. OJK mengusulkan agar BPJS dilarang menyuntikkan dana secara langsung ke anak usaha yang bergerak di bidang usaha yang sama atau berbentuk asuransi komersil. "Kami menginginkan semua pelaku industri memiliki kewajiban yang sama, termasuk BPJS," ujar Sumarjono, Direktur Pengawasan Khusus dan Penyidikan IKNB OJK, kemarin.
Sumarjono menyebut, OJK sudah menyampaikan usulan ini kepada delapan kementerian. "Saat ini usulan sudah berada di tangan Kementrian HAM. Kami harapkan akan selesai sebelum BPJS terbentuk," jelas dia, akhir pekan lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
