OJK Sederhanakan Persyaratan Izin Usaha Gadai, Budi Gadai Sambut Baik

Senin, 15 Desember 2025 / 19:49 WIB

ILUSTRASI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Pergadaian.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Pergadaian. Dalam POJK itu, tertuang aturan baru mengenai penyederhanaan persyaratan izin usaha.

OJK menetapkan pihak perorangan, perusahaan, maupun badan usaha yang telah menjalankan usaha pergadaian di tingkat kabupaten/kota, tetapi belum mendapatkan izin OJK perlu memiliki modal awal sebesar Rp 500 juta untuk mendapatkan izin. Penyederhanaan persyaratan izin usaha itu berlaku sejak POJK diundangkan 1 Desember 2025 sampai 12 Januari 2026.

Perusahaan pergadaian swasta PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatera Utara (Sumut) menyambut baik adanya aturan baru mengenai penyederhanaan izin usaha yang tertuang dalam POJK 29/2025.

Direktur PT Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring mengatakan aturan itu dapat memudahkan pelaku usaha pergadaian yang sudah berjalan, tetapi belum berizin untuk segera menjadi legal. Dia juga menyebut penetapan ketentuan modal awal sebesar Rp 500 untuk perusahaan gadai ilegal menjadi legal merupakan hal yang wajar.

"Dengan demikian, aturan itu memberi kesempatan bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum berizin untuk legal. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan pelaku usaha tersebut, mengingat jangka waktunya hanya sampai 12 Januari 2026," katanya kepada Kontan, Senin (15/12/2025).

Budiarto juga beranggapan adanya aturan penyederhanaan izin usaha itu akan berdampak positif bagi industri pergadaian. Sebab, akan makin banyak gadai yang belum memiliki izin, kemudian menjadi legal.

"Alhasil, industri menjadi lebih tertata dan terpercaya, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat," tuturnya.

Meskipun demikian, dia tak memungkiri penyederhanaan izin itu akan membuat persaingan di industri pergadaian menjadi ketat karena banyak perusahaan legal baru yang akan bermunculan.

"Memang persaingan bisa sedikit lebih ketat. Akan tetapi, hal itu justru mendorong persaingan yang sehat, berbasis kepatuhan, sehingga industri bisa tumbuh lebih profesional dan berkelanjutan," ujar Budiarto.

Untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul dari ketentuan baru itu, Budi Gadai Indonesia akan menerapkan sejumlah strategi. Budiarto menerangkan pihaknya akan fokus pada kepatuhan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat manajemen risiko agar tetap kompetitif, meski ada pelaku usaha baru.

Terkait kinerja, Budiarto menyampaikan penyaluran pembiayaan perusahaan naik 31,5%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sayangnya, tak dibeberkan nilai pembiayaannya. Dia hanya menyebut peningkatan pembiayaan itu disebabkan adanya pembukaan cabang baru.