Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Lembaga jasa keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan akan segera meneken perjanjian bilateral pada semester I/2015. Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan akan menandatangani nota kesepakatan atawa memorandum of understanding (MoU) dengan Financial Supervisory Service (FSS) South Korea.
“Pada bulan April 2015, OJK akan MoU dengan Korea,” kata Muliaman, Selasa (10/3).
Pembentukan MoU ini untuk asas kesetaraan atau resiprokal. Karena Bank Negara Indonesia (BNI) masih merasa kesulitan untuk membuka cabang di negeri gingseng tersebut. Sedangkan investor dari Korea memperoleh kemudahan masuk ke Tanah Air.
Setelah mengeksekusi MoU resiprokal dengan Korea Selatan. OJK akan melanjutkan MoU bilateral dengan otoritas keuangan di China yakni China Banking Regulatory Commission (CBRC), karena ada bank yang sudah ekspansi kesana. Rencananya, OJK akan membentuk MoU dengan CBRC pada semester I/2015.
“Bank Mandiri sudah ada di Shanghai, tapi masih kesulitan operasi renminbi,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pembentukan MoU dengan China ini juga untuk mendorong bank berlogo pita emas ini menjadi full branch sehingga dapat menjalankan bisnis dari segala lini bisnis, seperti penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
Jika tidak ada aral melintang, OJK akan memperluas ekspansi pembentukan MoU dengan negara lain, seperti Myanmar dan Arab Saudi, karena bank-bank pelat merah berminat untuk membuka cabang di sana. Misalnya, potensi bisnis pengiriman jasa keuangan (remitansi) sangat besar di Arab Saudi yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Abdullah Firman Wibowo, SVP & Head of International BNI pernah menyampaikan, pihaknya sedang mengajukan izin kepada bank sentral di Korea untuk menjadi full branch (cabang penuh) dari preliminary license (lisensi pendahuluan).
Jika BNI berhasil mengubah status, maka bisnis BNI akan berkembang, dan bisa melayani jasa pengiriman uang (remitansi), pemberian kredit ekspor impor (trade finance). Maka itu, BNI berupaya memperbaiki infrastruktur, teknologi informasi, standar operasional prosedur, dan kantor demi memperoleh izin full branch di Korea.
"Kami harapkan kuartal II-2015 sudah menjadi full branch," ujar Firman. BNI, telah merogoh modal sebesar US$ 3 juta untuk membuka bisnis di Korea.
Selain di Korea, BNI juga tengah memperjuangkan memperoleh izin dari Central Bank of Myanmar (CBM) untuk mendirikan representative office. Firman bilang, BNI menargetkan mendapat izin dari CBM pada kuartal I-2015. Adapun, BNI telah menyiapkan modal sebesar US$ 2 juta untuk ekspansi di Myanmar.
Setelah izin keluar, dalam dua tahun setelahnya, BNI ingin meningkatkan status kantor di Myanmar menjadi kantor cabang penuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
