Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi empat tantangan struktural utama dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia, khususnya pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memaparkan bahwa tantangan ini meliputi pemanfaatan teknologi, pendanaan dana pensiun, pengelolaan investasi, dan rendahnya replacement ratio.
Tantangan pertama adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun. Peserta dapat memanfaatkan teknologi untuk pelaporan dan pengelolaan investasi dana pensiun secara lebih efektif.
Baca Juga: OJK: Mulai Oktober 2024 Dana Pensiun Tak Bisa Dicairkan Sebelum 10 Tahun
"Jadi dalam beberapa diskusi, setiap peserta harus bisa melihat data kepesertaannya, seperti akumulasi dana yang bersangkutan, itu bisa diperoleh dengan baik," kata Ogi dalam paparannya di acara HUT ADPI ke- 39, Jakarta, Selasa (3/9).
Tantangan kedua adalah pendanaan dana pensiun. Diperlukan komitmen kuat dan kapasitas pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pendanaan, terutama untuk program pensiun manfaat pasti (PPMP).
"Yang mana termasuk masih munculnya mismatch antara asumsi tingkat suku bunga aktuaria dengan kinerja investasi," kata dia.
Tantangan ketiga terkait dengan pengelolaan investasi. Keselarasan antara komposisi aset investasi dengan profil liabilitas masih menjadi isu penting.
Tantangan ini semakin kompleks jika mempertimbangkan tingginya proporsi aset non-likuid dalam portofolio investasi, meskipun mayoritas peserta adalah peserta pasif.
Baca Juga: Tak Punya Pendapatan Tetap, OJK Dorong Pekerja Informal Miliki Program Dana Pensiun
Saat ini, banyak portofolio investasi dana pensiun yang berfokus pada aset tanah dan bangunan, serta penyertaan pada perusahaan lain. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan dana pensiun di masa depan.
Ogi berharap agar kepemilikan aset berupa tanah, bangunan, dan penyertaan langsung dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Tantangan keempat adalah rendahnya replacement ratio. Ogi mengungkapkan bahwa replacement ratio di Indonesia saat ini hanya berkisar 15%-20%, jauh di bawah rekomendasi ILO yang menetapkan target minimal 40%.
ILO merekomendasikan replacement ratio sebesar 40% dari penghasilan terakhir, namun di Indonesia perbandingan antara take home pay atau gaji dengan penghasilan dasar pensiun (PHDP) masih jauh dari harapan.
Baca Juga: OJK Prediksi Akumulasi Dana Pensiun Berpotensi Capai 50% dari Total PDB
Sebagai informasi, OJK telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 pada awal Juli 2024.
Penyusunan peta jalan ini merupakan langkah strategis untuk merespons berbagai dinamika yang terjadi dalam industri dana pensiun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
