Otak-Atik Kursi Direksi Bank Pelat Merah di Pemerintahan Baru

Reporter: Adrianus Octaviano, Titis Nurdiana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mengawali tahun 2025 berarti bakal segera memasuki musim Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), terlebih di industri perbankan. Salah satu agenda yang kerap kali ditunggu-tunggu adalah pergantian kursi direksi maupun komisaris yang bisa dibilang menjadi agenda tahunan, terutama di bank pelat merah.

Terlebih, RUPST tahun ini menjadi yang pertama semenjak pergantian pemerintahan baru. Jika menilik secara historis, pergantian direksi banyak dilakukan pada periode pemerintahan baru seperti yang terjadi di tahun 2019-2020 silam.

Menjelang RUPST yang biasanya digelar di Februari hingga Maret, berbagai rumor pun banyak berseliweran. Terlebih, jika ada nama-nama direktur yang memang masa jabatannya telah habis pada tahun tersebut.

Di 2025, ada beberapa direktur yang memang masa jabatannya habis. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menjadi yang paling banyak memiliki direktur dengan masa jabatan yang akan berakhir di RUPST tahun ini.

Beberapa di antaranya adalah Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang telah menjabat posisi tersebut sejak 2 September 2020. Ada juga Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini dan Direktur Manajemen Risiko David Pirzada yang juga menjabat posisi tersebut di tanggal yang sama.

Ketika dikonfirmasi, Royke membenarkan bahwa masa jabatannya memang akan habis di RUPST tahun 2025 ini. Namun, ia tak ingin berkomentar banyak apakah dia akan kembali dipercaya untuk menjadi nakhoda bank berlogo 46 ini.

Sebagai informasi, jabatan direksi boleh diduduki oleh orang yang sama dalam dua periode. Di mana, Royke saat ini baru menjabat sebagai orang nomor satu di BNI selama satu periode yang ada potensi berlanjut.

“Aku enggak bisa tanggapi soal RUPS, itu wewenang pemegang saham,” ujar Royke kepada Kontan.co.id, Senin (6/1).

Selanjutnya, ada PT Bank Mandiri Tbk yang memiliki empat direktur dengan masa jabatan habis di 2025. Mereka adalah Direktur Keuangan Sigit Prastowo, Direktur Jaringan dan Ritel Banking Aquarius Rudiantoro, Direktur Operation Tono E.B. Supari, dan Direktur Hubungan Kelembagaan Rohan Hafas.

Sementara itu, untuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, belum ada nama direksi yang akan berakhir masa jabatannya. Hanya ada beberapa komisaris yang akan habis masa jabatan, salah satunya Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Meski beberapa nama memang masih memiliki sisa waktu jabatan, bukan berarti terbebas dari pergantian, terlebih posisi direktur utama. Sumber Kontan.co.id mengungkapkan bahwa ada potensi Direktur Utama BRI Sunarso akan berlabuh menjadi orang nomer satu di Bank Mandiri. Itu akan terjadi kalau memang Direktur Bank Mandiri Darmawan Junaidi tidak dilanjutkan.

Selanjutnya, sumber Kontan.co.id juga mengungkapkan bahwa Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar ada kemungkinan untuk menggantikan Sunarso sebagai Direktur Utama BRI. Di mana, Alexandra akan bersaing dengan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi untuk menempati posisi tersebut.

Kontan.co.id pun telah menghubungi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Donny Oskaria untuk menanyakan kemungkinan pergantian direksi di tubuh bank pelat merah, namun yang bersangkutan tak merespons.

Terkendala Danantara

Di sisi lain, pergantian direksi bank pelat merah juga besar kemungkinan terkendala dengan adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Mengingat, bank-bank pelat merah nanti akan dialihkan ke lembaga baru buatan Pemerintahan Prabowo Subianto.

Bisa saja, BPI Danantara akan ikut menentukan nama-nama yang bakal masuk dalam jajaran direksi bank-bank pelat merah ini. Namun, sayangnya, hingga saat ini BPI Danantara belum memiliki payung hukum untuk itu.

“Belum tahu (ikut menentukan nama direksi), kami masih menunggu Pepres dan PP,” ujar Head of Communication Danantara Anton Pripambudi kepada Kontan.co.id, Selasa (7/1).

Sumber Kontan.co.id menyebutkan untuk memuluskan agar BPI Danantara bisa ikut menentukan bursa direksi bank pelat merah, payung hukum tersebut akan segera terbit. Kabarnya, aturan resmi bakal keluar menjelang RUPST.

Melihat dinamika bursa direksi bank pelat merah, ekonom sekaligus bankir senior Ryan Kiryanto mengungkapkan bahwa pergantian direksi sejatinya merupakan hal yang wajar, terlebih jika masa jabatannya habis. Ditambah, jika memang pergantian dilakukan untuk merealisasikan program-program pemerintah baru.

Menurutnya, untuk siapa-siapa saja yang akan dipilih tentu merupakan wewenang pemerintah, untuk saat ini melalui kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Sekalipun orang-orang yang dipilih adalah orang yang dekat dengan pemerintah, Ryan bilang itu tetap harus melewati uji kelayakan dan kepatutan dari regulator.

“Nanti kan OJK itu bakal filter layak atau tidaknya, dan itu tidak main-main lho,” ujar Ryan, belum lama ini.